Jakarta,SuaraMetropolitan – Capaian imunisasi nasional yang mengalami penurunan menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Kesehatan, terungkap bahwa sebanyak 32 provinsi belum mampu memenuhi target imunisasi rutin sebesar 80 persen. Sementara itu, hanya enam provinsi yang berhasil mencapai target tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menilai kondisi ini tidak dapat serta-merta dibenarkan dengan alasan perubahan sistem pelaporan dari manual ke digital. Menurutnya, rendahnya capaian imunisasi di sebagian besar wilayah Indonesia menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dan membutuhkan upaya khusus dari pemerintah.
“Harus ada usaha khusus. Tidak bisa kita cuma menyalahkan sistem yang berubah. Harus ada kiat tertentu untuk mengangkat imunisasi di 32 provinsi lainnya,” kata Sri Meliyana dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Baca juga: Ketua Komisi II: Isu Pilpres oleh MPR Bukan Agenda DPR
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa jumlah 32 provinsi bukanlah angka yang kecil dan tidak bisa dianggap sebagai kondisi yang wajar. Terlebih, program imunisasi selama ini dikenal sebagai salah satu program kesehatan yang telah berjalan dengan baik selama bertahun-tahun dan menjadi indikator penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak lalai dalam menjaga capaian imunisasi nasional. Menurutnya, kesalahan kecil dalam pengelolaan sistem berpotensi membuat Indonesia mengalami kemunduran dalam program imunisasi yang selama ini menjadi rujukan, termasuk di tingkat internasional.
Baca juga: Habiburokhman Nilai Perdamaian Kasus Ijazah Jokowi Bukti KUHP Baru Lebih Berkeadilan
“Imunisasi ini program yang bertahun-tahun berjalan baik. Nah jangan sampai kesalahan, ini membuat capaian kita mundur di sektor imunisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Meliyana menekankan bahwa transformasi menuju sistem digital memang penting, namun harus dibarengi dengan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Ia menilai, sistem manual tetap perlu dijalankan sebagai pendamping agar layanan imunisasi tidak terhambat.
“Walaupun alasannya repot, walaupun alasannya out of date dan lain-lain. Daerah-daerah kita terbatas, sistem pelaporannya terbatas, kapasitas kerjanya berat maka tolonglah. Imunisasi ini tidak boleh kalah oleh sistem digital,” pungkasnya. (*)
