Connect with us

Hukum

Heboh Setnov Pelesiran: Kibuli Pengawal hingga Diisolasi di Gunung Sindur

Published

on

Spread the love

SuaraMetropolitan.com – Jakarta, Setya Novanto awalnya mengajukan izin untuk berobat ke RS Santosa di Bandung, tetapi akhirnya dia tepergok mendatangi toko bangunan di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Gara-gara kasus ini, dia diisolasi di Rutan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Jawa Barat Liberti Sitinjak menjelaskan awalnya Novanto memang dirawat di rumah sakit Santosa Bandung sejak tanggal 12 Juni 2019. Novanto dijadwalkan pulang pada, Jumat (14/6/2019) kemarin.

“Nah hari Jumat menurut dokternya sudah bisa pulang. Lalu petugas pengawal telepon ke kantor untuk dijemput,” ucap Liberti saat dikonfirmasi, Sabtu (15/6/2019).

Kemudian, sekitar pukul 13.45 WIB, Novanto meminta izin kepada petugas pengawal untuk ke lantai dasar. Sementara Novanto dirawat di lantai 8 rumah sakit tersebut.

“Dia permisi ke bawah alasannya untuk bayar perawatan administrasi,” kata dia.

Petugas lantas mempersilakan turun ke bawah tanpa pengawalan. Sebab saat Novanto minta izin, koruptor proyek e-KTP itu menggunakan kursi roda dengan istrinya.

“Anak buah kita itu terlalu percaya, sehingga dia tidak ikut ke bawah karena masih banyak barangnya di kamar perawatan,” kata Liberti.

Petugas pengawal lantas menunggu di ruang perawatan Novanto. Namun, sudah sampai 2 jam lamanya Novanto tak kunjung kembali ke ruang perawatannya.

“Saat di cek ke bawah ternyata enggak ada. Dia (pengawal) tunggu-tunggu, baru masuk atau kembali lagi pukul 17.45 WIB,” kata Liberti.

Sekembalinya ke rumah sakit, Novanto langsung dibawa kembali ke Lapas Sukamiskin. Ia dan pengawalnya diperiksa terkait temuan kabar pelesiran ke Padalarang. Liberti lantas mengambil tindakan dengan memindahkan Novanto ke Rutan Gunung Sindur.

“Ini ada kelalaian, anak buah kita terlalu percaya. Saya minta maaf kepada publik. Anak buah saya belum menjalankan SOP dengan baik,” katanya.

Novanto langsung dipindahkan dari Lapas Sukamiskin ke Rutan Gunung Sindur pada Sabtu, (15/6) dini hari. Novanto ditempatkan di sel isolasi dengan keamanan ketat pada rutan tersebut.

Selain itu, kata Liberti, Novanto tak akan bebas keluar masuk selnya saat di Gunung Sindur. Termasuk izin berobat pun akan jauh lebih sulit didapat Novanto.

Sementara itu, Novanto dan pengawalnya masih akan diperiksa terkait peristiwa tersebut. Kemenkum HAM menduga ada pelanggaran prosedur pada saat petugas melaksanakan tugasnya. Nantinya akan ada sanksi administratif jika ditemukan adanya pelanggaran bagi petugas pengawal.

Diketahui, Novanto kepergok pelesiran ke toko bangunan mewah yang berada di Padalarang. Dalam foto yang beredar, Novanto tampak mengenakan kemeja lengan pendek, memakai topi hitam dan wajahnya ditutup masker. Dalam foto itu Novanto tampak berbincang dengan seorang wanita berjilbab yang tengah menenteng tas berwarna merah yang merupakan istrinya, Deisti Astriani Tagor.

( Sumber, Detik.com)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Belum Mengantongi Ijin IMB, Pembangunan Tower Diduga Ilegal

Published

on

Spread the love

 

Gunungkidul, Suarametropolitan.com, — Pembangunan tower atau menara Base Transceiver Station (BTS) untuk menara telekomunikasi di wilayah Padukuhan Kedung,  Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul diduga belum mengantongi Ijin (IMB)

Ironisnya, ditengah pandemi Covid-19, yang terdapat Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, ada sejumlah pekerja dari luar wilayah Gunungkidul yang ikut terlibat dalam pembangunan proyek namun tidak disertai dengan surat kesehatan bebas Covid.

Salah seorang perwakilan dari perusahaan, Agus menjelaskan bahwa tower tersebut milik PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dan saat ini sudah mulai melakukan proses pembangunan.

“Saat ini sudah masuk dalam tahap pengecoran pondasi,” terangnya.

Disinggung mengenai Ijin Mendirikan Bangunan, Agus megatakan bahwa pihaknya belum mengetahuinya. Dalam proyek tersebut, pihaknya bertugas untuk menyelesaikan perijinan dari lingkungan sampai tingkat Kapanewon.

“Untuk IMB kami komunikasikan dengan perusahaan dulu.” jelasnya.

Diketahui bahwa dalam pendirian suatu menara telekomunikasi yang tidak disertai izin lengkap itu termasuk ilegal, Dimana peraturan pembangunan menara telekomunikasi tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (Permenkominfo 02/2008). Dimana pada Pasal 21 disebutkan, bahwa Pemerintah dan/atau Penerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara, Lurah Karangtengah Siswanto Anwar membenarkan jika proyek pembangunan menara tersebut sudah berlangsung beberapa hari, dan terdapat pekerja dari luar daerah.

“Memang ada beberapa pekerja yang berasal dari luar Gunungkidul.” tuturnya

Namun begitu, pihaknya tidak mengetahui apakah pekerja dari luar tersebut sudah mengantongi surat keterangan bebas Covid atau belum, sesuai dengan paturan pemerintah

(Redaksi)

.

Continue Reading

Hukum

Terkait Ijin Miras Sultan B Najamudin; Terima Kasih Bapak Presiden Telah Mendengarkan Kami

Published

on

Spread the love

.

Jakarta Suarametropolitan.com – Beberapa jam yang lalu kita telah bersama-sama mendengarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang telah mencabut Perpres investasi Miras.

Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasar pada Perpres itu, industri miras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber baik investor asing maupun investor domestik. Selain itu, dengan izin tersebut koperasi hingga UMKM juga dapat menyuntikkan investasi kepada industri miras.

Dalam keterangan resminya Selasa (02/02/2021), Wakil Ketua DPD RI, Sultan M Najamudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya.

“Saya salut dan bangga kepada Bapak Presiden, dengan cepat beliau langsung memutuskan untuk mencabut Perpres yang baru saja diteken beberapa hari lalu,” ujarnya.

Senator muda tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun ormas dan elite politik yang telah menolak berlakunya Perpres mengenai miras tersebut.

“Keputusan pencabutan Perpres ini bukan hanya bentuk kebesaran hati pemimpin nasional Bapak Jokowi untuk mendengarkan aspirasi dari setiap pihak. Tapi lebih dari itu, pemerintah telah menunjukkan bahwa kita hidup dalam situasi demokrasi yang tetap mengedepankan kedaulatan rakyat, tambahnya.

Kedepan senator muda tersebut ingin kehidupan demokrasi di Indonesia ingin dijalankan dengan ekspresi yang baik.

“Kemarin kehidupan kenegaraan kita selalu dihantui oleh munculnya berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan, selain juga karakter demokrasi kita yang mengarah pada post-democracy, dan situasi bias politik yang tengah berjalan selalu menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi. Dan hari ini bapak Jokowi membuktikan bahwa kita sedang berjalan ke arah yang benar dalam kehidupan berbangsa serta bernegara,” tutupnya.

(Redaksi)

Continue Reading

Budaya

Dihadapan Keluarga Besar Putra-Putri Polri, Bamsoet Ingatkan Tingginya Angka Kejahatan Siber di Indonesia

Published

on

Spread the love

 

JAKARTA Suarametropolitan.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti tingginya angka kejahatan Siber di Indonesia yang naik hampir empat kali lipat selama pandemi Covid-19. Terlihat pada periode Januari hingga Agustus 2019, jumlah serangan siber mencapai 39,3 juta. Sedangkan pada periode Januari hingga Agustus 2021, naik drastis menjadi hampir 190 juta serangan siber.

“Tingginya serangan siber tersebut seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 73,7 persen. Artinya sekitar 199 juta jiwa dari total 270 juta penduduk Indonesia telah menggunakan akses internet. Namun sayangnya, kemampuan adaptasi kita dalam membangun literasi teknologi masih rendah,” ujar Bamsoet dalam Musyawarah Nasional ke-V Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP), di Jakarta, Senin (1/3/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, menurut hasil survei literasi digital Nasional 2020 yang dilakukan Kementerian KOMINFO pada November 2020, indeks literasi digital Indonesia belum mencapai skor “baik” dengan indeks 4. Baru sedikit di atas kategori “sedang” dengan indeks 3.

“Butuh kecerdasan bersama yang didukung segenap elemen bangsa, khususnya organisasi kemasyarakatan seperti KBPP, untuk menghadirkan ruang siber yang bersih, terbebas dari polusi kejahatan maupun penyebaran hoax dan hate speech,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, sebagai sebuah organisasi, KBPP yang dimimpin oleh Bimo, maupun ormas lainnya akan selalu dihadapkan pada tantangan dan dinamika zaman. Untuk dapat bertahan, setidaknya perlu memperhatikan tiga komitmen. Pertama, komitmen untuk membangun soliditas organisasi, merapatkan barisan di semua lini, tidak mudah terpecah belah, dan menjadikan visi organisasi sebagai cita bersama yang menyatukan segenap kader KBPP.

“Kedua, komitmen mengoptimalkan potensi diri dan sumberdaya yang dimiliki KBPP untuk berperan serta dan berkontribusi dalam pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan nasional, melalui berbagai media dan saluran partisipasi. Selaras dengan hakikat fungsi pendirian ormas, yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Bamsoet.

Hal ketiga, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, perlu komitmen untuk tetap konsisten dalam mengaktualisasikan diri melalui berbagai program dan kegiatan organisasi, membangun sinergi dengan organisasi lain. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju, adil dan sejahtera, dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologi bersama.

“Saya yakin dalam penyelenggaraan MUNAS ke-5 KBPPP kali ini, ketiga komitmen tersebut dapat diimplementasikan sebagai kesadaran kolektif segenap kader KBPP. Dengan memegang teguh tiga komitmen tersebut, saya yakin KBPPP akan tumbuh menjadi organisasi yang semakin maju dan disegani,” pungkas Bamsoet.

 

(Bamsoet)

Continue Reading

Berita Terpopuler