Connect with us

Kriminal

66 Warga China Tukang Tipu Dibekuk, Jumlahnya Bisa Membengkak

Published

on

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Spread the love

Tim gabungan Polda Metro Jaya meringkus total 66 warga negara China terkait kasus penipuan lewat telepon. Jumlah tersebut masih bisa bertambah karena polisi masih melakukan pengembangan kasus.

“Dari seluruhnya untuk sementara data yang saya dapat ini, ada 66 warga negara China yang saat ini kita amankan,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan kepada wartawan, Senin (25/11).

Iwan menuturkan saat ini para pelaku bakal diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. Namun, dalam pemeriksaan itu, Iwan mengaku membutuhkan penerjemah bahasa untuk memudahkan proses pemeriksaan.

Dia enggan berkomentar saat ditanya alasan para warga negara China memilih Indonesia sebagai tempat melakukan aksi penipuan. Dalihnya, polisi masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan.

“Saya belum bisa kasih penjelasan itu (motif penipuan) karena ini kan perlu hasil keterangan pemeriksaan dari TKP, keterangan saksi dan tersangka, maupun informasi yang kita dapat dari korban,” tutur Iwan.

Puluhan warga negara China itu ditangkap oleh tim gabungan Polda Metro Jaya di enam lokasi di wilayah Jakarta dan dua lokasi di Jawa Timur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menuturkan dalam menjalankan aksinya para tersangka biasanya menawarkan jasa bantuan kepada korban dalam menyelesaikan sebuah kasus.

Korban dalam kasus itu, kata Yusri, diketahui juga merupakan warga negara China.

“Penipuan dengan menggunakan media telkom atau telepon, di mana para pelakunya warga negara asing. Jadi rata-rata ini warga negara dari China atau Tiongkok dan korbannya juga sama, korbannya warga negara asing sendiri atau dari China,” tutur Yusri. (dis/wis)

Sumber: Cnn Indonesia

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Ketua DPC AWPI Gunungkidul Mengingatkan Semua Pihak, Agar Dapat Lebih Memperhatikan Lagi Tentang Hak-hak Jurnalis Di Mata Hukum

Published

on

Spread the love

Gunungkidul, Suarametropolitan.com — Pejabat badan publik diminta untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana kedua UU tersebut juga mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, (21/11/2021).

Seperti yang disampaikan ketua DPC AWPI Gunungkidul, Supriyanto (Montho) bahwa, bagi siapa saja yang menghambat dan menghalangi wartawan dalam mengemban tugasnya saat melaksanakan peliputan.

“Aturan hukum ketentuan pidana pasal 18 dikatakan bahwa, ‘Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi sesuai yang diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500Juta,” paparnya disaat rapat koordinasi pengurus bersama anggota di Taman Kuliner Wonosari pada Sabtu, 20 November 2021, 09:00 Wib.

Supriyanto menyampaikan selain ketentuan pidana dalam UU Pers, Pejabat badan publik yang menolak memberikan informasi, juga diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Dalam pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, menyebutkan : Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),” jelasnya.

Lebih lanjut Ia membeberkan bahwa wartawan di lapangan tidak perlu ragu dalam melaksanakan tugasnya, yakni dalam menggali informasi ke narasumber berharap dapat memperoleh informasi sebagai bahan pemberitaan yang akurat sesuai dengan fakta di lapangan.

“Di sini jelas, bahwa sanksi pidana diatur di dalam 2 Undang-Undang,” tandasnya.

Didalam pasal 4 Undang-Undang Pers adalah menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.

“Contoh di sejumlah kasus, banyak terjadi jurnalis yang kerap mendapatkan intimidasi baik kekerasan fisik, verbal, perampasan alat kerja bahkan teror mulai dari aparat keamanan, pejabat maupun masyarakat, terutama saat meliput di daerah konflik,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut ketua DPC AWPI Gunungkidul Supriyanto, mengingatkan semua pihak, agar dapat lebih memperhatikan lagi tentang hak-hak jurnalis di mata hukum, yakni dengan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap jurnalis saat tengah melaksanakan tugas peliputan.

“Jika narasumber atau obyek pemberitaan merasa kecewa atau tidak puas dengan sistem kerja wartawan dalam pemberitaannya, dapat memberikan hak jawab sebagaimana diatur juga dalam UU Pers,” paparnya.(red)

Mengutip dari sumber penjelasan terkait Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

UU No. 14 Tahun 2008, diberlakukan bertujuan untuk :

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
(Redaksi).

 

 

 

Continue Reading

Budaya

BPN Gunungkidul Targetkan zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih

Published

on

Spread the love

Gunungkidul, (suarametropolitan.com)_// Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gunungkidul menggelar jumpa pers tentang pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di ruang Rapat R kantor ATR /BPN Gunungkidul jl Demang Wonopawiro lingkar utara Piyaman Wonosari pada Kamis 18 November 2021.

Dalam kegiatan ini, Ahmad Suraya, SE selaku Kepala Kantor ATR/BPN Gunungkidul, beserta jajarannya memberikan keterangan tentang tujuannya menjadikan kantor ATR/BPN Gunungkidul menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tentang pertanahan dan meminta dukungan dari berbagai pihak agar tercipta kondisi yang diinginkan tersebut.

Dengan komitmen tersebut jajaran Kantor ATR/BPN Gunungkidul berusaha mendekatkan target dengan berbagai upaya baik pencegahan korupsi maupun meningkatkan kualitas layanan. Ada 6 hal area perubahan. Pertama menejemen perubahan,kedua penataan tata laksana yang meliputi pembekalan pegawai dalam pemanfaatan teknologi informasi dan keterbukaan informasi publik. Ketiga penataan sistem manajemen SDM dan empat penguatan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya ke lima penguatan pengawasan meliputi belibatan pimpinan dan seluruh unsur yang terkait dalam pemyusunan rencana program dan anggaran serta melaksanakan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel( nilai IKPA 93,91) selain itu melakukan sosialisasi publik campaign pengendalian gratifikasi dan pembentukan unit pengendalian gratifikasi ( UPG),Tim whistle blowing system,tim penanganan benturan kepentingan,tim pengelolaan pengaduan masyarakat internalisasi pengendalian gratifikasi, pencegahan korupsi dan WBS dari kejaksaan negeri Gunungkidul.
Enam peningkatan kualitas dan kompetensi SDM guna mewujudkan pelayan prima ,penambahan fasilitas layanan publik, pembentukan team penyelesaian tunggakan menjadi termonitor,terpetakan dan progres penyelesaian lebih cepat.

Dijelaskan pula bahwa Kantor ATR / BPN Gunungkidul mempunyai program inovasi pelayanan yaitu

Posko Handayani ( hadir mendekat untuk melayani) melayani, profesional, terpercaya yang di buka setiap hari kamis di kalurahan melikan.

Layanan “laskar gundul “adalah delivery service petugas kantor pertanahan kabupaten Gunungkidul memberikan layanan antar sertifikat ke rumah di gunungkidul kepada pemohon khususnya pemohon difabel dan lanjut usia.

Layanan “pasti jadi” adalah layanan “pengambilan sesuai bukti jalankan anda sendiri” merupakan inovasi dengan memberikan jaminan waktu penyelesaian dan pengambilan produk layanan kepada masyarakat / pemohon dengan memberikan cap tanggal waktu pengambilan dengan prioritas layanan kepada masyarakat/ pemohon yang datang sendiri ke kantor pertanahan ( tanpa kuasa).

Rep/Agus Yuliantoro

Continue Reading

Hukum

Insiden Pemukulan Warnai Pilihan Lurah Di Kalurahan Bedoyo

Published

on

Spread the love

Gunungkidul, (suarametropolitan.com)_// Dalam rangka pelaksanaan Ajang Pesta demokrasi pilihan Lurah di Gunungkidul yang dilaksanakan pada hari Sabtu (30/10/2021) ternyata telah menimbulkan tensi yang memanas di Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul,DIY karena telah memicu adanya tindakan pemukulan terhadap Ngadiran (49 th) warga Padukuhan Ngalas Ombo, Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupatan Gunungkidul.

Berdasarkan informasi dari warga setempat insiden pemukulan berawal dari emosi yang berlebihan karena peran korban sebagai kader salah satu calon lurah yang membuat geram pelaku.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit setelah mendapatkan pukulan.Supanto selaku carik setempat tidak tau pasti kronologi kejadian tersebut.

Iptu Suryanto selaku Kasubag Humas Polres Gunungkidul membenarkan tentang adanya insiden pemukulan tersebut dan memang sudah dilaporkan secara resmi ke Polres Gunungkidul pada Hari Senin,(01/11/2121), dan sekarang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan guna proses lebih lanjut, pungkas nya.

Agus y

Continue Reading

Berita Terpopuler