Jakarta,SuaraMetropolitan – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti laporan media asing Al Jazeera yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengangguran muda tertinggi di Asia. Temuan ini dinilai bertolak belakang dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.
“Kita jangan lagi bicara pertumbuhan ekonomi kalau kenyataannya rakyat justru makin kehilangan pekerjaan. Kami mendesak Pemerintah segera menyusun strategi penurunan angka pengangguran di Indonesia, termasuk pengangguran angkatan muda,” tegas Nurhadi dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Nurhadi mengungkapkan, terdapat lebih dari 7 juta warga Indonesia yang masih menganggur pada 2025, termasuk satu juta lulusan sarjana. Berdasarkan data BPS Februari 2025, angka pengangguran terbuka masih di atas 7 juta orang, naik dari Februari 2024 yang tercatat 7,20 juta orang. Ironisnya, 65 persen di antaranya adalah anak muda.
“Itu bukan sekadar angka statistik. Ini bom waktu sosial,” ujar Nurhadi.
Data BPS yang dirilis pada Senin (21/7) menyebut, sekitar 16 persen dari 44 juta penduduk berusia 15–24 tahun di Indonesia tergolong pengangguran. Angka ini disebut dua kali lipat lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.
Baca juga: Korlantas Polri Gelar Sertifikasi Olah TKP, Pastikan Polantas Makin Profesional
Fenomena ini juga mendapat sorotan tajam dari media internasional Al Jazeera dalam laporan 18 Juli 2025. Salah satu kisah yang diangkat adalah seorang sarjana muda di Indonesia yang telah menganggur selama dua tahun sejak lulus kuliah. Al Jazeera lalu menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran muda di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan Asia.
Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil survei ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, yang menyatakan bahwa generasi muda Indonesia lebih pesimis terhadap masa depan ekonomi dan pemerintah dibanding pemuda di negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam.
Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan menurun pada 2025, meskipun tidak merinci besarannya. Pernyataan itu justru dinilai tak selaras dengan fakta di lapangan.
“Pemerintah harus berhenti bermain narasi pencitraan. Yang dibutuhkan sekarang adalah terobosan nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan lagi proyek-proyek seremonial yang hanya bagus di laporan tapi nol dampaknya di lapangan,” sindir Nurhadi, politisi dari Fraksi NasDem.
Ia juga menilai program-program Kementerian Ketenagakerjaan belum membuahkan hasil nyata. Salah satunya, program School to Work Transition yang baru akan diluncurkan dinilai belum menjawab tantangan utama pengangguran muda.
Baca juga: KPK Tahan 4 Tersangka Baru Kasus RPTKA Kemenaker, Dugaan Pemerasan Capai Rp53,7 Miliar
“Saya melihat program-program ketenagakerjaan kita makin tidak nyambung dengan realitas pasar tenaga kerja. Kementerian sibuk dengan pelatihan-pelatihan, tapi lulusan pelatihannya tidak diserap industri. Ini kegagalan desain! Harus ada koreksi arah kebijakan,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
Lebih jauh, Nurhadi mendorong strategi penurunan pengangguran yang lebih konkret, seperti penguatan vokasi berbasis kebutuhan industri riil, penerapan dual training, serta perluasan akses pelatihan kerja berbasis digital dan ekonomi hijau.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem perlindungan tenaga kerja informal, jaminan sosial yang adaptif, serta pemberdayaan UMKM sebagai fondasi penciptaan kerja di tingkat akar rumput.
Tak hanya itu, melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi IX DPR RI berkomitmen mendorong agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar sejalan dengan aspirasi generasi muda dan kondisi nyata di lapangan.
“Pembangunan ketenagakerjaan harus didorong dengan pendekatan lintas sektor yang progresif dan antisipatif, bukan hanya kuratif. Penurunan angka pengangguran harus menjadi pintu masuk untuk menciptakan ekosistem kerja yang bermartabat, bukan sekadar alat politik angka,” tegasnya.
Nurhadi juga akan mengusulkan agar Komisi IX DPR RI memanggil Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, dan lembaga vokasi guna mencari solusi atas tingginya angka pengangguran muda. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus berpihak kepada rakyat pencari kerja, bukan pada elite yang bermain proyek. (*)
