Palembang,SuaraMetropolitan – Ribuan anak lulusan SMP di Kota Palembang terancam tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya daya tampung sekolah negeri sementara sekolah swasta juga tak mampu menampung seluruh siswa yang tersisa.
Situasi pelik ini memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat. DPD PEKAT Sumsel, GENCAR Indonesia, Koalisi Pemerhati Pendidikan, serta Koalisi LSM dan Ormas Bersatu terus menyuarakan keresahan atas pelaksanaan SPMB 2025 yang dinilai carut-marut, tidak transparan, dan merugikan siswa dari kalangan tak mampu.
Menurut perwakilan dari Koalisi Pemerhati Pendidikan M. Ali Pudi yang juga aktivis 98 memaparkan bahwa berdasarkan data Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, lulusan SMP di Kota Palembang mencapai sekitar 28.000 siswa.
Baca juga: Kebijakan Sekolah Gratis dan Seragam Dipertanyakan, Komisi X: Perlu Kajian Serius
“Daya tampung SMA Negeri hanya sekitar 7.900 siswa dari 22 sekolah Negeri dan SMK Negeri sekitar 2.500 siswa, atau total hanya mampu menampung sekitar 11.000 siswa. Di sisi lain, sekolah swasta diperkirakan mampu menampung 12.000 siswa, namun hingga kini baru menampung sekitar 10.000 siswa.”kata kepada SuaraMetropolitan Selasa, (29/7/2025).
Artinya, Masih kata dia, lebih dari 6.000 siswa masih belum mendapatkan bangku sekolah, dan mayoritas dari mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Dia menegaskan bahwa kondisi ini tak bisa terus dibiarkan, Pemerintah harus ambil langsung dan sikap yang tegas dan cepat karena anak-anak akan ketinggalan pelajaran.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Kalau sekolah negeri penuh dan swasta tak mencukupi, lalu ke mana anak-anak ini harus belajar? Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi soal keberpihakan negara pada masa depan generasi mudanya,” tegas Ali.
Baca juga: Walikota Ratu Dewa Warning OPD: Tak Ada Progres, Siap Dicopot!
Sejumlah aksi protes telah digelar di depan Kantor Gubernur dan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Namun, hingga kini pihak Pemprov masih menyatakan bahwa mereka tengah menunggu respons dari Kementerian Pendidikan terkait usulan penambahan rombongan belajar (Rombel) dan jumlah siswa per kelas.
Dia menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel terkesan sangat lamban, maka dari itu,Koalisi Pemerhati Pendidikan mengumumkan rencana aksi besar-besaran yang akan digelar pada Rabu, 30 Juli 2025 di Kantor Gubernur Sumsel. Mereka bahkan siap menginap jika tidak mendapat kejelasan dari pimpinan daerah.
Tiga tuntutan utama mereka adalah:
1. Penambahan jumlah siswa per kelas dari 36 menjadi 40 orang.
2. Pengakomodasian 265 siswa yang sudah terdata dan belum tertampung.
3. Instruksi langsung kepada kepala sekolah SMA/SMK agar lebih kooperatif dan tidak saling lempar tanggung jawab.
“Kami menuntut Gubernur Sumsel segera bersikap. Ini soal keadilan. Jangan ada lagi anak Sumsel yang gagal sekolah karena sistem yang tidak berpihak,” tegas Muhammad Ali Pudi.
“Kami mendesak Gubernur Sumsel untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini, atau membiarkan ribuan anak-anak terkatung-katung tanpa pendidikan yang layak “tandasnya
