Palembang,SuaraMetropolitan – Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, menegaskan perlunya percepatan digitalisasi di pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung visi birokrasi kelas dunia sebagaimana tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045.
Giri menilai, perkembangan teknologi menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kompetensi digital yang lebih baik agar penyelenggaraan pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan transparan.
“Pemerintah dituntut beradaptasi dengan perubahan teknologi yang begitu pesat. ASN harus mampu menguasai kompetensi digital sebagai penyelenggara pemerintahan,” tegasnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatra Selatan, Rabu (17/9/2025).
Baca juga: Aturan KPU Rahasiakan Ijazah dan Dokumen Capres-Cawapres, DPR: Ada Apa di Balik Keputusan Ini?
Ia menyampaikan, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Saat ini, tercatat 234 MPP fisik dan 199 MPP digital telah beroperasi di berbagai daerah.
“Komisi II DPR mendorong agar pembangunan MPP juga diprioritaskan di wilayah 3T, sehingga pelayanan publik bisa dirasakan secara adil dan merata,” jelas Giri.
Meski demikian, ia mengingatkan masih ada sejumlah hambatan yang perlu diselesaikan, seperti ketimpangan infrastruktur digital, keterbatasan SDM ASN di bidang teknologi, integrasi sistem OSS yang belum maksimal, rendahnya literasi digital, hingga isu keamanan data.
Baca juga: Kepala BPBD Muba Minta Desa Rawan Banjir Siapkan Mitigasi Sejak Dini
“Kita juga harus waspada terhadap maraknya kasus kebocoran data dan kejahatan siber yang semakin sering terjadi,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Giri juga mengutip laporan Ombudsman RI 2024 yang mencatat pemerintah daerah, BPN, serta BUMN/BUMD masih menjadi instansi dengan jumlah pengaduan terbanyak dari masyarakat.
“Komisi II ingin memastikan transformasi digital di daerah, termasuk di Sumatra Selatan, berjalan optimal demi mewujudkan birokrasi yang adaptif, terbuka, dan melayani seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (*)
