Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kota Palembang terus memprioritaskan peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada Senin (17/11/2025), usai mengikuti rapat tindak lanjut secara virtual bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa penanganan ribuan RTLH akan dilakukan secara bertahap.
Ratu Dewa mengatakan bahwa tahun ini Pemkot Palembang akan mulai memperbaiki 1.500 unit RTLH, setelah mendapat kepastian dukungan dari pemerintah pusat serta perusahaan melalui program CSR.
Dari jumlah tersebut, 1.000 unit akan dibiayai oleh Kementerian PKP, sementara 500 unit lainnya didukung oleh CSR perusahaan dan pihak swasta. Pemkot juga telah memetakan lokasi sasaran untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Baca juga: 19 November Aliran Air di Palembang Terganggu, Pelanggan Diimbau Menyimpan Air Cadangan
“Kami bersyukur atas dukungan dari pemerintah pusat dan dunia usaha. Ini adalah langkah nyata untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni di Palembang,” ujar Ratu Dewa.
Ia menjelaskan bahwa total terdapat 3.067 unit RTLH di Kota Palembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), enam kecamatan ditetapkan sebagai fokus utama perbaikan, yaitu Gandus, Seberang Ulu I (SU I), Seberang Ulu II (SU II), Bukit Kecil, Ilir Barat I (IB I), dan Ilir Barat II (IB II).
“Kecamatan-kecamatan ini dinilai memiliki konsentrasi RTLH tertinggi dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program bantuan,” tegasnya.
Baca juga: Persaingan Sengit SRGF 2025, Pesepeda Jawa Barat Sabet Hadiah Mobil
Dalam waktu dekat, Menteri PKP Maruarar Sirait juga dijadwalkan turun meninjau langsung sejumlah kawasan prioritas tersebut. Kunjungan yang direncanakan pada awal Desember 2025 itu tidak hanya akan melihat kondisi RTLH, tetapi juga mencakup penguatan program UMKM sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang menyeluruh.
Ratu Dewa menambahkan, untuk 1.500 unit RTLH lainnya yang belum masuk program bantuan, Pemkot akan membuka sistem lelang terbuka bagi pengembang, BUMN, BUMD, serta pihak swasta. Estimasi biaya perbaikan per unit telah ditetapkan sebesar Rp30 juta.
“Kami akan mengundang mitra pembangunan dari berbagai sektor untuk ikut serta dalam proses lelang. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga soal keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
