Jakarta,SuaraMetropolitan – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025). Rapat yang dipimpin oleh Drs. Utut Adianto ini berlangsung secara tertutup dan memfokuskan pembahasan pada agenda penguatan pertahanan negara.
Dalam keterangan pers usai rapat, Menhan Sjafrie menjelaskan bahwa diskusi tersebut menyoroti secara menyeluruh penggunaan, pembinaan, hingga pembangunan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.
“Pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara, Republik Indonesia, dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Menhan Sjafrie.
Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Banyuasin Teken Kerjasama Penerangan Jalan Tenaga Surya
Ia menegaskan bahwa optimalisasi kekuatan TNI akan terus dilakukan, di antaranya melalui penambahan batalyon pada TNI Angkatan Darat guna memperkuat keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, industri strategis nasional yang menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan juga membutuhkan dukungan pertahanan yang tangguh, baik pada matra darat, laut, maupun udara.
Lebih lanjut, Menhan Sjafrie menyebut bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk mempersiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak konflik.
Baca juga: Ironi Lumbung Energi: Komisi XII DPR Tagih Pemerataan Listrik di Sumsel
Rencana-rencana tersebut mendapat respons positif dari Komisi I DPR RI. Menhan juga menekankan pentingnya pengawasan dan masukan dari legislatif sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif.
“Kami berharap kontrol sosial dari para wakil rakyat di Komisi I tetap berjalan intensif, serta memberikan kritik yang konstruktif kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan begitu, setiap tugas yang diamanahkan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik disertai pengawasan yang efektif,” kata Menhan. (*)
