Sekayu,SuaraMetropolitan – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Drs Syafarudin MSi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki pilihan lain selain memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menghadapi tekanan fiskal tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi penopang utama keuangan daerah.
“Pengurangan DBH tentu sangat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaan program-program prioritas. Karena itu, tidak ada pilihan selain memperkuat PAD,” tegas Syafarudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Muba di Ruang Rapat Banmus DPRD Muba, Kamis (27/11/2025).
Syafarudin mengakui masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal, seperti retribusi angkut angkut sawit, retribusi alur sungai, serta sejumlah potensi lain yang memerlukan pembenahan regulasi.
Baca juga: Kasus Kolam Retensi Tak Kunjung Tuntas, Ketua DPRD Palembang Soroti Lambannya Penetapan Tersangka
“Kami berharap dukungan legislatif dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini harus dilakukan bersama agar menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi SIP MSi yang memimpin rapat menyampaikan dua rekomendasi penting. Pertama, perlunya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan PAD yang melibatkan perangkat daerah sesuai kewenangan. Kedua, pembentukan tim pencari fakta untuk menyelesaikan sengketa lahan masyarakat dan perusahaan di sektor perkebunan, pertambangan batubara, migas, serta persoalan infrastruktur di kawasan hutan.
“Yang penting, pembentukan tim, baik Satgas maupun tim penyelesaian sengketa lahan harus segera berjalan. Jika memungkinkan, Desember ini sudah kita luncurkan sehingga mulai bekerja per 1 Januari 2026,” kata Jon Kenedi.
Baca juga: Nama Prabowo Jadi Sorotan K-MAKI dalam Kasus Sertifikasi Lahan Simpang Bandara
Ia juga menyoroti tantangan berat akibat menurunnya dana transfer pusat yang selama ini menyumbang lebih dari 80 persen APBD Muba. “Karena itu kita harus memikirkan inovasi untuk memperkuat PAD agar pembangunan tetap berjalan, selaras dengan target Muba Maju Lebih Cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BP2RD Muba M Hatta menjelaskan kondisi PAD tahun anggaran 2025, di mana dari total pendapatan Rp4,29 triliun, hanya Rp587,37 miliar atau 13,69 persen berasal dari PAD. Adapun 86,31 persen lainnya masih bergantung pada Dana Transfer Pusat dan Provinsi.
“Kita akan bekerja bersama, dan insyaallah pada tahun 2026 Satgas akan mulai dibentuk. Harapan kita, Satgas ini mampu bekerja optimal untuk mendorong peningkatan PAD,” ungkap Hatta.
RDP tersebut turut dihadiri Kepala DPMPTSP Muba Joni Martohonan AP MM, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba Hendra Tris Tomy SSTP MECDEV, Plt Kepala BP2RD Muba M Hatta SE MM, serta jajaran OPD lainnya. (*)
