Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kota Palembang memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dengan menggelar acara khusus di Hotel Novotel Palembang, Kamis (4/12/2025). Peringatan ini menjadi momentum bagi jajaran pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim, unsur Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran para pejabat ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan gerakan bersama lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab satu lembaga.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ratu Dewa menegaskan bahwa integritas harus benar-benar menjadi dasar bekerja, bukan hanya slogan yang digaungkan setiap tahun.
“Melalui momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini, mari kita jadikan integritas sebagai budaya kerja, bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Baca juga: Aksi Peduli Pemprov Sumsel, Bantuan Senilai Rp2,65 Miliar Meluncur ke Wilayah Bencana Banjir Longsor
Ia menyampaikan bahwa perubahan besar dalam pemerintahan berawal dari tindakan jujur sekecil apa pun yang dilakukan setiap aparatur. Reformasi birokrasi, kata Dewa, dimulai dari perubahan perilaku ASN dalam menjalankan tugasnya.
“Setiap tindakan kecil yang jujur adalah aksi nyata yang berkontribusi dalam memberantas korupsi di Kota Palembang. Kita ingin menghadirkan pemerintah yang bukan hanya taat aturan, tetapi juga menjadi teladan dalam komitmen antikorupsi,” tambahnya.
Dewa juga mengingatkan bahwa peringatan Hakordia tidak boleh dimaknai sebagai seremoni semata, tetapi harus menjadi titik penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Tema nasional “Satukan Aksi Basmi Korupsi” disebut sejalan dengan langkah Pemkot Palembang memperbaiki sistem anggaran, layanan publik, hingga proses pengambilan keputusan.
Baca juga: K MAKI Soroti Proses Hulu–Hilir Sertipikasi Tanah Kasus Kolam Retensi Simpang Bandara
Ia menegaskan pentingnya pengawasan internal yang lebih kuat di setiap OPD. Selain itu, inovasi digital perlu dikembangkan untuk menutup celah penyimpangan, sekaligus memastikan pelayanan publik berlangsung cepat, tepat, dan bebas dari gratifikasi maupun pungutan liar.
“Pastikan setiap program dan anggaran dikelola secara akuntabel. Jalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bebas dari gratifikasi maupun pungutan liar. Jadilah teladan bagi seluruh ASN,” tegasnya.
Di hadapan peserta, Wali Kota turut mendorong OPD untuk menindaklanjuti program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewa menyebut program tersebut sebagai instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui pengawasan yang lebih terstruktur.
“Saya mengimbau seluruh perangkat daerah untuk mendukung dan menindaklanjuti MCSP dari KPK sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam pencegahan korupsi,” pungkasnya. (*)
