Banyuasin,SuaraMetropolitan – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Kabupaten Banyuasin, meski daerah tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang. Kondisi ini dinilainya sebagai alarm serius bagi masa depan sumber daya manusia di wilayah tersebut.
“Sebagian besar masyarakat di sini masih tamat SD atau kurang. Artinya, kita masih membutuhkan bukan saja tenaga guru dan sarana prasarana, tetapi juga perlu memperkuat kesempatan akses pendidikannya,” ujarnya saat membuka diskusi dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bersama Bupati Banyuasin dan jajaran mitra kerja Komisi X di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (10/12/2025).
Baca juga: Ketidakwajaran Pangkat Pejabat di UNSRI: Jabatan Melonjak, Pangkat Tertinggal Jauh
Data statistik memperlihatkan adanya kesenjangan kualitas pendidikan di Banyuasin. Dari total sekitar 888 ribu penduduk, hanya 3,66% yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Sementara itu, lebih dari 69% warga tercatat hanya menamatkan jenjang SD atau bahkan di bawahnya.
Melihat kondisi tersebut, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mendorong pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan APK pendidikan tinggi yang masih berada di angka 3,66%.
Baca juga: Kejati Sumsel Beberkan Kasus-Kasus Besar 2025, Dari KUR hingga Aset Cinde
“Mohon bantuannya agar APK pendidikan tinggi di Banyuasin jangan sampai tetap di angka 3,66%. Masalahnya di mana? Mari kita cari bersama solusinya,” tegasnya.
Hetifah juga menanyakan efektivitas program beasiswa yang ada di Banyuasin serta sejauh mana kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam membuka akses pendidikan tinggi. Ia turut mendorong munculnya inovasi daerah guna mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau Bapak membutuhkan riset atau peralatan tertentu, sampaikan saja. Kami akan teruskan kepada Kepala BRIN yang baru, yang juga sangat bersemangat membantu daerah,” tambahnya.
