Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa, terus merealisasikan program Palembang Cerdas dengan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana, baik S2, S3, maupun pendidikan dokter spesialis.
Ratu Dewa menegaskan, program peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN tersebut telah mulai dipersiapkan dan ditargetkan dapat berjalan pada tahun ajaran baru 2026. Program ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di sektor-sektor strategis, khususnya layanan kesehatan dan pendidikan.
“Kali ini kita kerja sama dengan UNPAD untuk program spesialis dokter. Targetnya satu Puskesmas memiliki satu Dokter Spesialis. Inilah alasan Pemkot menjalin kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad), karena jurusan Spesialis Kedokteran Layanan Primer (SP.KKLP) saat ini hanya ada di Unpad,” jelas Dewa.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Palembang, Yanurpan Yany, menyampaikan bahwa sesuai arahan Wali Kota, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditargetkan memiliki satu ASN dengan gelar doktor (S3). Selain itu, di bidang pendidikan, setiap sekolah diharapkan memiliki minimal satu guru berpendidikan S2.
Baca juga: BPBD Muba Tetapkan Desa Ulak Paceh Jaya sebagai Destana 2025, Libatkan 20 Relawan
Yanurpan menjelaskan, seluruh biaya pendidikan ASN, mulai dari program magister, dokter spesialis, hingga doktoral akan ditanggung sepenuhnya melalui APBD Kota Palembang. Sistem pembayaran dilakukan langsung ke rekening universitas agar transparan dan dapat diawasi oleh Inspektorat serta BPKP.
“Ini yang jelas adalah pemenuhan janji dari janji Pak Walikota Palembang, pada waktu kampanyenya dulu, Palembang Cerdas. Dan hari ini, salah satu janjinya kita tindak lanjuti dan Insya Allah, tahun ajaran baru tahun 2026 ini sudah berjalan,” ujar Yanurpan.
Program ini dirancang agar ASN tetap dapat menjalankan tugas kedinasan. Perkuliahan akan diikuti di luar jam kerja sehingga peserta tidak perlu meninggalkan jabatan maupun keluarga.
Terkait mekanisme seleksi, Yanurpan menerangkan bahwa BKPSDM hanya bertugas melakukan seleksi administrasi calon peserta, sementara seleksi akademik sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing universitas.
Baca juga: Siaga Bencana, Bupati OKU Serahkan Alat Berat dan Perlengkapan BPBD
“Seleksi penerimaan sepenuhnya diserahkan kepada universitas yang bersangkutan. ASN dari berbagai OPD akan bersaing. Kuota akan diberikan kepada pendaftar dengan ranking tertinggi di universitas tersebut. Tahap Awal, seluruh OPD dan Puskesmas sudah dapat mulai menyeleksi calon untuk dokter spesialis dan program doktor,” paparnya.
Di sisi lain, Direktur Kerja Sama dan Kemitraan Alumni Universitas Padjadjaran, Tomy Perdana, mengungkapkan bahwa pada tahap awal tersedia kuota sebanyak 21 orang untuk program spesialis dokter keluarga dan layanan primer.
“Program spesialis ini saat ini memang hanya ada di UNPAD. Jadi ini kerja samanya dengan UNPAD,” ujarnya.
Ia menambahkan, Universitas Padjadjaran telah siap menjalankan program tersebut karena telah lama mengembangkan pendidikan spesialis di bidang layanan primer. (*)
