Sekayu,SuaraMetropolitan – Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Muba dalam rangka evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Tahun 2025, Senin (19/01/2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Muba tersebut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Muba, RE Aidil Fitri. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Muba, Indra Kusuma Jaya, serta diikuti para anggota Komisi I DPRD Muba, yakni Irwanto, Suradi, Imam Sukamto, Andriyadi, Tapriansyah, Nangimul Huda, Meen Sapitri, dan Andri Septa. Sejumlah Kepala Bagian di lingkungan Setda Muba turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Indra Kusuma Jaya menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Ia secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Muba memberikan perhatian serius terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para lurah.
Baca juga: Menkes Sebut Angka Gangguan Jiwa di Indonesia Bisa Capai 28 Juta Orang
Selain itu, Indra juga menyoroti persoalan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Ia mengingatkan agar tidak ada lagi ASN yang bermain media sosial, khususnya TikTok, pada jam kerja. Menurutnya, hal tersebut dapat mencederai etika pelayanan publik dan berdampak pada citra birokrasi.
“RDP ini tidak hanya untuk evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan dengan para Kepala Bagian Setda Muba yang baru dilantik. Harapan kami, dengan kepemimpinan yang baru, Kabupaten Muba dapat bergerak lebih cepat dan maju,” tegasnya.
Baca juga: Investasi Hijau Masuk Banyuasin, Pabrik Bioavtur Mulai Dibangun
Komisi I DPRD Muba berharap kinerja perangkat daerah pada Tahun 2026 dapat terus meningkat, seiring terjalinnya sinergi dan kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, RE Aidil Fitri menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Muba akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Komisi I DPRD Muba, baik terkait kajian TPP lurah, persoalan tapal batas Baznas, maupun penerapan kebijakan tegas terhadap ASN yang tidak disiplin di jam kerja.
“Masukan dari DPRD tentu menjadi perhatian serius bagi kami. Ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan agar tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.
