Palembang,SuaraMetropolitan – Mengawali tahun anggaran 2026, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak larut dalam zona nyaman birokrasi. Ia menegaskan, kinerja pemerintah daerah harus berorientasi pada hasil nyata yang dampaknya langsung dirasakan oleh 9 juta masyarakat Sumatera Selatan.
Penegasan tersebut disampaikan Herman Deru saat memimpin Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar di Griya Agung, Palembang, Rabu (21/1/2026) pagi. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa awal tahun anggaran harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghasilkan produk kinerja terbaik, bukan sekadar janji atau rutinitas administratif.
“Saya minta di momen awal tahun ini kita benar-benar menghasilkan produk terbaik. Yang saya minta bukan janji, tapi hasil nyata,” tegas Herman Deru di hadapan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
Baca juga: Bangun Palembang Berbasis Data, Wali Kota Tekankan Peran Sensus Sosial Ekonomi
Herman Deru mengingatkan bahwa berbagai capaian penghargaan dan peningkatan data statistik yang diraih Pemerintah Provinsi Sumsel belum cukup berarti apabila tidak dibarengi dengan kepuasan publik yang masif. Menurutnya, rasa nyaman dalam bekerja justru kerap menjadi penghambat inovasi dan percepatan pelayanan.
“Penyakit kita itu seringkali terlalu nyaman sehingga malas bergerak. Kita harus keluar dari zona nyaman. Keterbatasan anggaran jangan dijadikan alasan, melainkan tantangan untuk mencari terobosan dan kolaborasi,” ujarnya.
Pada tahun 2026, Gubernur juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis yang menjadi prioritas, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi Pelabuhan Tanjung Carat, serta penguatan inovasi dalam pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, Herman Deru kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia memastikan tidak ada praktik kelompok tertentu maupun transaksi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
Baca juga: Perkuat Mental dan Disiplin Prajurit, Korem 044/Gapo Gelar UKT Pencak Silat Militer
“Saya tidak minta timbal balik apa pun. Yang saya minta hanya satu: persembahkan kinerja terbaik. Tanyakan pada diri sendiri, capaian konkret apa yang sudah kita berikan untuk rakyat,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh.
Ia menuturkan bahwa tahun 2025 menjadi fondasi awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sehingga kinerja tahun 2026 harus mampu menjadi akselerasi dalam pencapaian target pembangunan daerah.
“Rapat ini bertujuan mengevaluasi capaian 2025 secara menyeluruh serta mengidentifikasi hambatan di setiap OPD, sehingga arah kebijakan tahun ini berjalan presisi sesuai target,” pungkas Edward.
