Palembang,SuaraMetropolitan – Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pentingnya pendidikan politik yang terarah dan berdampak nyata, khususnya bagi generasi muda menjelang Pemilu Serentak 2029. Menurutnya, program pendidikan politik tidak cukup hanya bersifat seremonial, namun harus memiliki indikator yang jelas serta hasil yang terukur.
Hal itu disampaikan Ratu Dewa saat menerima audiensi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di ruang audiensi wali kota, Jumat (13/2/2026). Audiensi tersebut membahas strategi peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, terutama bagi pemilih pemula dari kalangan Gen Z dan Generasi Alpha.
Ratu Dewa menyambut positif inisiatif JPPR yang mendorong penguatan pendidikan politik sejak dini. Ia menilai pendidikan politik menjadi fondasi penting untuk membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
“Pendidikan politik itu sangat penting agar masyarakat, khususnya pemilih pemula, memahami bahwa pilihan mereka berdampak langsung pada layanan publik yang mereka terima setiap hari. Kebijakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial lahir dari proses politik,” ujar Dewa.
Namun demikian, Ratu Dewa menekankan agar pelaksanaan program pendidikan politik harus memiliki target yang konkret dan dapat dievaluasi secara jelas.
Baca juga: Dorong Inovasi dan Kolaborasi, Wagub Cik Ujang Buka Muspar IX BKOW Sumsel
“Output dari program ini harus konkret dan terukur. Misalnya peningkatan literasi politik, penurunan toleransi terhadap politik uang, serta meningkatnya partisipasi yang berkualitas, bukan sekadar angka kehadiran di TPS,” tegasnya.
Menurut Dewa, demokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari besarnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pilihan pemilih dan rasionalitas dalam menentukan sikap politik.
Sementara itu, Penasehat JPPR Hasan Pratama Putra, SE menyampaikan bahwa meskipun angka partisipasi masyarakat pada Pilpres dan Pileg sebelumnya sempat mencapai sekitar 86 persen, terdapat indikasi penurunan kualitas partisipasi politik, khususnya pada tingkat lokal.
Hasan menilai antusiasme masyarakat, terutama pemilih pemula, mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Ia menegaskan bahwa tingginya partisipasi secara kuantitatif belum tentu diikuti dengan kesadaran politik yang matang.
“Kami melihat ada penurunan yang cukup signifikan dalam hal antusiasme dan kualitas keterlibatan politik masyarakat. Evaluasi kami menunjukkan bahwa pendidikan politik harus dimulai dari akar rumput, terutama kelompok pemuda yang akan mendominasi komposisi pemilih pada 2029 nanti,” ujar Hasan.
Baca juga: Kasus KUR Mikro Bank Sumsel Babel Cabang Semendo, 6 Tersangka Ditahan di Rutan Palembang
Ia menambahkan bahwa tanpa intervensi pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan, bonus demografi justru berpotensi menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi ke depan.
Dalam programnya, JPPR kini memperluas sasaran pendidikan politik tidak hanya pada mahasiswa dan pelajar SMA, namun juga mulai menyasar pelajar SMP. Langkah ini dinilai relevan karena pada Pemilu 2029 mendatang, siswa SMP saat ini akan menjadi pemilih pemula.
“Ini strategi preventif dan jangka panjang. Kita ingin membangun kesadaran politik sejak dini. Mereka perlu memahami bahwa suara mereka bukan sekadar formalitas, tetapi menentukan arah kebijakan publik,” jelas Hasan.
JPPR telah memulai sosialisasi dan edukasi di sejumlah sekolah. Materi yang diberikan tidak hanya mengenai prosedur pemilu, namun juga bahaya politik uang, pentingnya integritas demokrasi, serta hubungan antara pilihan politik dengan kualitas layanan publik.
Hasan menekankan bahwa praktik politik uang menjadi salah satu faktor yang merusak demokrasi dan membentuk budaya pragmatis di kalangan pemilih muda. Oleh karena itu, pendidikan politik diarahkan untuk membangun daya kritis dan ketahanan moral generasi muda terhadap praktik tersebut.
Ke depan, JPPR juga berencana menggandeng Pemerintah Kota Palembang agar program pendidikan politik dapat terintegrasi dengan pembinaan kepemudaan serta pendidikan karakter.
Dengan adanya penguatan pendidikan politik sejak dini, diharapkan pemilih muda di Palembang pada Pemilu 2029 dapat menjadi pemilih yang lebih cerdas dan rasional, bukan hanya hadir di TPS, tetapi memahami konsekuensi dari setiap pilihan politik yang diambil. (*)
