Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi terhadap 230 pekerja konstruksi guna memperkuat standar mutu pekerjaan serta keselamatan dalam pembangunan infrastruktur.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, di halaman Kantor Dinas PUPR Kota Palembang itu menyasar tenaga konstruksi jenjang 1 hingga 6 untuk kualifikasi operator dan teknisi analis.
Pelatihan dan sertifikasi tersebut secara resmi dibuka Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutannya, Prima Salam mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius dan disiplin. Menurutnya, pembekalan yang diberikan harus dapat diterapkan dalam pekerjaan konstruksi di lapangan.
Ia menegaskan, sertifikat kompetensi bukan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi juga menjadi bukti kemampuan pekerja dalam menjalankan tugas secara profesional. Selain itu, sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan keselamatan kerja sekaligus memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan.
Baca juga: Perkuat Literasi Keuangan Syariah, BSI Siapkan Program Sumsel Berhaji
“Pelatihan dan uji kompetensi ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Sertifikat yang Bapak/Ibu peroleh merupakan bekal untuk bekerja lebih aman dan profesional, serta membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujar Prima Salam.
Ia juga meminta penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi di Kota Palembang untuk memprioritaskan tenaga kerja yang sudah mengantongi sertifikat kompetensi dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan.
Tidak hanya kemampuan teknis, penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi hal yang ditekankan Prima Salam.
“Kami berharap para pekerja memahami K3 dan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palembang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Yudha Fardyansah, menjelaskan bahwa pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah serta kualitas tenaga kerja konstruksi yang terampil, kompeten, dan memiliki sertifikat keterampilan resmi.
Ia menyebutkan, kebutuhan tenaga kerja konstruksi terampil di lapangan masih cukup tinggi, bahkan mencapai ribuan orang. Namun, jumlah pekerja yang telah memiliki sertifikasi kompetensi resmi hingga kini masih relatif terbatas.
Baca juga: Pramuka Sumsel Diminta Perkuat Pendidikan Karakter hingga Kesiapsiagaan Bencana
“Undang-undang mengharuskan tenaga kerja terampil maupun petugas K3 memiliki sertifikasi. Dengan sertifikasi ini, kita dapat memastikan seluruh pembangunan di Kota Palembang berjalan sesuai target teknis, mutu pekerjaan terjaga, dan standar keselamatan kerja dapat diterapkan secara optimal,” jelas Yudha.
Dari 230 peserta yang mengikuti program tersebut, terdapat empat bidang jabatan kerja yang menjadi sasaran sertifikasi. Masing-masing terdiri dari 50 peserta Tukang Pasang Atap Baja Ringan, 50 peserta Tukang Pasang Batu dan Plester, 50 peserta Mandor Bangunan Gedung, serta 80 peserta Supervisor K3 Konstruksi.
Khusus bidang Supervisor K3 Konstruksi, jumlah peserta mencapai 80 orang. Porsi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan ini sebagai upaya memperkuat penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan, sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan kerja.
Yudha menambahkan, seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR.
Program peningkatan keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini bukan kali pertama dilaksanakan Dinas PUPR Palembang. Sebelumnya, kegiatan serupa juga pernah digelar melalui kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pakjo Palembang yang melibatkan warga binaan.
Program tersebut ditujukan untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan agar dapat menjadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
Dalam pelaksanaan kegiatan kali ini, Dinas PUPR turut melibatkan narasumber dan asesor kompeten dari sejumlah instansi, di antaranya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) K3, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, serta mitra teknis lainnya.
“Kami berharap melalui kegiatan ini semakin banyak tenaga kerja konstruksi di Kota Palembang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi. Dengan demikian, kualitas pekerjaan konstruksi semakin baik, keselamatan pekerja lebih terjamin, dan pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tutup Yudha. (*)
