Palembang,SuaraMetropolitan – Pemenuhan standar higienitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari total 221 Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang beroperasi, baru 214 titik dinyatakan memenuhi persyaratan higienitas.
Data tersebut disampaikan di tengah upaya Pemerintah Kota Palembang memperketat pengawasan terhadap operasional SPPG. Wali Kota Palembang bersama Wakil Wali Kota bahkan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua SPPG di kawasan 15 Ulu, Jakabaring.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan kecukupan gizi.
Dalam sidak tersebut, ditemukan sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi. Mulai dari lingkungan sekitar dapur yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP), tempat pembuangan sampah yang masih bercampur, kondisi atap bangunan yang terlalu rendah, hingga area memasak yang membutuhkan pembersihan lebih lanjut.
Baca juga: Dari Cirebon, Herman Deru Gaungkan Persatuan Linmas Seluruh Indonesia
Hasil pemeriksaan mencatat terdapat 17 poin evaluasi, termasuk kekurangan tenaga petugas di lokasi. Bahkan, salah satu SPPG diminta mengikuti pelatihan ulang karena dinilai belum sepenuhnya memahami SOP yang telah ditetapkan.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan bahwa pengawasan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto berjalan optimal.
Selain 214 SPPG yang telah memenuhi persyaratan higienitas, sebanyak 216 titik juga tercatat telah memenuhi standar kesehatan dari total 221 SPPG di Palembang.
Pemkot Palembang akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh melalui satgas khusus yang telah dibentuk. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada celah yang dapat mengganggu kualitas makanan maupun keselamatan penerima manfaat.
Baca juga: Drainase Dangkal Jadi Biang Banjir di Dempo Dalam, Warga Minta Pemkot Normalisasi
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Fenty Aprina, menjelaskan bahwa pengawasan higienitas harus dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan pangan. Mulai dari bahan makanan diterima, disimpan, diolah, dikemas, hingga didistribusikan.
Saat ini, sekitar 4.321 penjamah makanan di SPPG Palembang telah mengikuti pelatihan dan mengantongi sertifikat. Setiap SPPG diwajibkan memastikan minimal 50 persen ditambah satu orang dari total relawannya telah mengikuti pelatihan.
Ketentuan tersebut berlaku bagi petugas yang terlibat dalam pengelolaan makanan, termasuk juru masak, petugas penyimpanan, dan pengemasan.
Selain pelatihan, penerapan standar kebersihan juga mengharuskan petugas menggunakan alat pelindung diri (APD), mengenakan penutup kepala, serta memperhatikan pengaturan suhu penyimpanan makanan.
Petugas juga dilarang membawa telepon genggam ke area memasak. Seluruh ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga higienitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG di Kota Palembang.
