Palembang,SuaraMetropolitan – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Selatan menyoroti turunnya pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah dalam Rancangan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2026. Gerindra meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan penjelasan secara komprehensif sekaligus mengambil langkah serius untuk memperbaiki struktur anggaran tahun depan.
Anggota DPRD provinsi Sumsel dari Fraksi Gerindra, M. Taufik, menjelaskan bahwa pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumsel tahun 2026 hanya sebesar Rp9,6 triliun, lebih rendah dari realisasi APBD 2025 yang mencapai Rp10,6 triliun.
“Fraksi Gerindra memohon penjelasan mengapa terjadi penurunan pendapatan daerah pada APBD Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 jika dibandingkan dengan tahun 2025,” ujar Taufik, Kamis (13/11/2025).
Penurunan yang sama juga terlihat pada belanja daerah, di mana APBD 2026 hanya merencanakan belanja sebesar Rp9,7 triliun. Angka ini turun dari belanja tahun 2025 yang mencapai Rp10,3 triliun.
Baca juga: Kritikan Untuk Kinerja Bapenda Palembang: Ada Tambahan Dana PKB, Tapi Target Pajak Masih Seret
Baca juga: Bangunan Komersil di Lahan Pemprov Sumsel Disebut di Luar Perjanjian Sewa
“Kami juga meminta penjelasan atas turunnya belanja daerah pada tahun 2026 padahal kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah semakin meningkat,” tegasnya.
Sementara itu, pada pos pembiayaan daerah, target penerimaan pada 2026 hanya sebesar Rp108 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan Rp289 miliar pada APBD Sumsel 2025.
“Penurunan dalam penerimaan pembiayaan ini juga menjadi pertanyaan kami, karena selisihnya sangat signifikan,” lanjut Taufik.
Gerindra kemudian mengingatkan bahwa penyusunan APBD Sumsel 2026 harus tetap sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumsel dan memastikan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dikelola secara efektif dan akuntabel.
“Belanja wajib harus dipastikan memberikan dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan,” kata Taufik.
Selain menyoroti struktur anggaran, Gerindra menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan pendapatan, khususnya dari sektor pajak daerah. Potensi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta pajak air tanah dan air permukaan dinilai belum tergarap maksimal.
“Potensi-potensi ini harus dioptimalkan agar pendapatan kita meningkat,” tegasnya.
Gerindra juga menyoroti persoalan aset-aset Pemerintah Provinsi yang disebut banyak tidak produktif, terbengkalai, bahkan dikuasai pihak tertentu tanpa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Karena banyaknya aset yang terbengkalai atau dikuasai oknum maupun pihak swasta, kami mengusulkan pembentukan Pansus Optimalisasi Pajak dan Penataan Aset untuk meneliti apakah ada aset yang lepas dari penerimaan daerah, disewa, atau bahkan dihibahkan,” jelasnya.
