Jakarta,SuaraMetropolitan – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Pemerintah menilai skema tersebut dapat menjadi alternatif untuk menekan tingginya biaya politik dalam pelaksanaan Pilkada.
Isu ini kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakannya dan mendapat dukungan dari sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga secara terbuka mengusulkan agar Pilkada mendatang dilaksanakan melalui DPRD. Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat peringatan HUT ke-61 Partai Golkar pada akhir tahun lalu.
Menanggapi wacana tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny Kabur Harman, menyatakan penolakannya. Ia menilai, pengembalian Pilkada tidak langsung bukanlah solusi untuk mengatasi persoalan mendasar dalam demokrasi lokal.
Baca juga: Ketua Komisi II DPR Jelaskan Landasan Konstitusi Pilkada Tak Langsung
Menurut Benny, Pilkada melalui DPRD justru berpotensi mempertahankan berbagai persoalan klasik, mulai dari tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara.
“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny, dikutip dari Parlementaria, Senin (5/1/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa akar persoalan Pilkada sejatinya terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, ia mendorong adanya perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar memiliki norma yang jelas dan daya paksa yang kuat.
“Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.
Baca juga: Awali Tahun 2026, Herman Deru Kumpulkan ASN dan Sampaikan Arahan Penting
Terkait mahalnya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi maupun menghilangkan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegas anggota DPR RI tersebut.
Di akhir pernyataannya, Benny juga mengajak masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap politik. Ia menekankan bahwa perjuangan politik harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” pungkasnya. (*)
