Jakarta,SuaraMetropolitan – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, memberikan catatan kritis terkait sinergi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merespons informasi peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, masih banyak daerah yang belum mampu menerjemahkan data cuaca menjadi tindakan konkret, sehingga menjadi hambatan serius dalam upaya mitigasi bencana.
Sudjatmiko menilai, BMKG sebenarnya telah rutin menyampaikan informasi cuaca secara jelas melalui stasiun yang tersedia di setiap provinsi. Namun, ia menyayangkan masih banyak Pemda yang belum memberikan perhatian serius terhadap informasi tersebut. Akibatnya, ketika peringatan dini disampaikan, pemerintah daerah sering kali kebingungan menentukan langkah yang harus dilakukan.
“Rata-rata pemerintah daerah ini masih bingung setelah mendapatkan informasi dari BMKG ini mau apa. Apa mau evakuasi atau mau apa gitu, itu kadang-kadang kurang siap. Padahal tiap bulan bahkan ada yang updatemingguan itu memberikan informasi,” jelas Sudjatmiko dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana’ di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Baca juga: PNBP Kejagung Tembus Rp19,8 Triliun, Jaksa Harus Sejahtera
Selain menyoroti kesiapan birokrasi, Sudjatmiko juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui perlindungan ekosistem lingkungan. Ia menilai, kelestarian hutan serta daerah aliran sungai menjadi kunci utama dalam mitigasi bencana longsor maupun banjir besar, yang tidak bisa hanya mengandalkan teknologi.
“Kita harus kembali ke pencegahan. Jadi daerah-daerah yang kemungkinan curah hujannya tinggi dan mengakibatkan longsor, nah itu hutannya harus benar-benar dijaga. Kawasannya harus dijaga, daerah aliran sungai juga harus dijaga jangan sampai berkurang,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Dengan adanya peringatan dini yang rutin disampaikan BMKG, Sudjatmiko berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat demi mengurangi risiko bencana yang lebih besar. (*)
