Jakarta,SuaraMetropolitan – Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang menyoroti besarnya gaji serta tunjangan DPR RI terus merebak di berbagai daerah. Tekanan publik tersebut akhirnya direspons serius oleh parlemen. Delapan fraksi di DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dianggap menyinggung rasa keadilan rakyat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan pihaknya mendengar langsung aspirasi masyarakat. “Kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” ucap Budi.
Dari Fraksi Partai Golkar, Ketua Muhammad Sarmuji menilai momentum ini harus menjadi refleksi bagi seluruh anggota Dewan. “Kita sudah menyatakan siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Ini saatnya kita menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” tuturnya.
Baca juga: AHY: Demokrat Dukung Langkah Presiden Prabowo, Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan
Senada, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah menegaskan partainya meminta agar tunjangan perumahan dihentikan. Menurutnya, politik tidak hanya soal logika, tetapi juga menyangkut nilai etik. “Politik bukan sekadar rasionalitas, tapi harus melekat etik, empati, dan simpati. Tunjangan bukan hanya soal jumlah, melainkan menyangkut nilai etik di hadapan rakyat,” tegas Said.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menambahkan, evaluasi tunjangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kinerja legislatif. “Kami sudah sepakat mengevaluasi tunjangan dengan tetap mendorong agar kinerjanya meningkat. Kami juga akan mengawasi anggota DPR dari PKB agar bekerja lebih optimal,” jelasnya.
PKS melalui Sekjen M Kholid juga menegaskan sikap serupa. “Ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” katanya. PKS bahkan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset serta meminta aparat agar menangani unjuk rasa dengan cara persuasif dan humanis.
Baca juga: Dishub Palembang Evakuasi Avanza Dibakar Massa di Simpang Lambi Daro
Dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni menegaskan dukungan penuh terhadap evaluasi tunjangan. “Saya dukung evaluasi total tunjangan anggota DPR. Untuk saya pribadi, semua gaji dan tunjangan sudah sejak lama saya kembalikan ke masyarakat. Itu wajib,” ujarnya, sebelum resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI per 1 September 2025.
Fraksi PAN pun tidak ketinggalan. Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menekankan perlunya kesederhanaan. “Kami siap mengikuti proses evaluasi secara transparan dan sesuai prinsip kepatutan. Kesederhanaan harus menjadi sikap dasar anggota DPR,” ungkapnya.
Sementara itu, Partai Demokrat melalui Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan tunjangan DPR harus dibatalkan karena keuangan negara seutuhnya milik rakyat. “Kami sepakat tuntutan mahasiswa dan publik agar tunjangan DPR dihentikan. Kami mohon maaf bila perilaku dan kegiatan kami selama ini belum mencerminkan wakil rakyat yang diharapkan,” kata Ibas.
Dengan sikap resmi delapan fraksi ini, DPR RI berada di titik penting untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat. Langkah mengevaluasi hingga menghentikan tunjangan perumahan dan fasilitas Dewan dinilai sebagai jawaban nyata atas kritik publik terhadap gaya hidup mewah parlemen di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. (*)
