Connect with us

Kriminal

Diduga Curi Kotak Amal Sebuah Masjid Tersangka Diringkus Warga

Published

on

Spread the love

Gunungkidul, Suarametropolitan.com, — Pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di Masjid Nurul Iman Padukuhan Kemorosari II, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, yang dilakukan oleh TW (38) warga Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin pada Senin (16/08/2021).

Dari keterangan yang berhasil di himpun oleh pihak Polisi bahwa pelaku melancarkan aksinya sekitar pukul 13.00 Wib di Masjid Nurul Iman Padukuhan Kemorosari II, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari.

Kejadian tersebut bermula ketika salah seorang warga setempat melihat orang masuk ke dalam masjid karena merasa curiga kemudian menghampiri orang tersebut yang pada saat itu kedepatan merusak kotak infaq di dalam Masjid.

“Kotak infaq sudah rusak dan saat diperiksa dikantong celana pelaku ada uang sekitar Rp 3 juta,” papar Kanit Reskrim Polsek Wonosari Iptu Sofyan Susanto.

Setelah di interogasi, pelaku akhirnya mengaku bahwa dirinya hendak mencuri kotak infaq tersebut. Guna menghindari amukan warga, pelaku didampingi oleh Bhabinkamtibmas dan dibawa ke Polsek Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan.
Menurut keterangan pelaku, uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

(Rep/Ags)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Proses Hukum Penggelapan Bawang Merah Nawungan Terduga SS Dan WH Masih Berlanjut

Published

on

Spread the love

Bantul, Suarametropolitan.com — Sejak mendampingi 5 orang perwakilan petani, membuat laporan Polisi atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh SS dan WH

menggunakan PT. 3M (Perusahaan Fiktif), di Polres Bantul, PBH PROJOTAMANSARI terus – menerus berkordinasi dengan seluruh pihak dan berkomunikasi secara aktif dengan Bapak H. Abdul Halim Muslih, terkait kesanggupan Bapak H.Abdul Halim Muslih yang juga merupakan Bupati Bantul saat ini untuk memberikan Dana Talangan secara pribadi kepada
Petani Bawang Merah Nawungan atau anggota Kelompok Tani Lestari Mulyo yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Tipu Gelap.

Diketahui Petani Bawang Merah tersebut beralamat di Dusun Nawungan I, Selopamioro, Imogiri, Bantul.

Pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, PBH PROJOTAMANSARI telah mendapatkan konfirmasi dari Bapak H. Abdul Halim Muslih, terkait realisasi pemberian Dana Talangan kepada Petani Korban dugaan tindak pidana Tipu Gelap di Dusun Nawungan I.

Segera setelah mendapatkan konfirmasi, PBH PROJOTAMANSARI berkomunikasi dengan
Bp.Nawungan (Jurianto) untuk mengkonfirmasi tempat pelaksanaan ;
Sekitar Pukul 20.05 WIB, Bapak H.Abdul Halim Muslih beserta Rombongan dan PBH PROJOTAMANSARI sampai di tempat pertemuan (SD Negeri, Nawungan).

Dilokasi pertemuan, petani dari anggota kelompok tani lestari mulyo tel;ah berkumpul, juga hadir Kepala DPPKP Bantul (Bp.Yus Warseno), Panewu Imogiri (Bp.Slamet), serta perwakilan dari TNI Polri.

Acara dipandu oleh panewu imogiri, dimulai dengan sambutan dari Perwakilan Tim Advokasi PBH.Projotamansari (Albertus iswadi,S.H).

Albertus iswadi, S.H menyampaikan bahwa dana talangan yang diberikan Bapak H. Abdul Halim Muslih secara pribadi kepada petani, tidak menghapus pertanggungjawaban Pidana dari para pelaku yang di duga dilakukan SS dan WH yang telah dilaporkan Petani di Polres Bantul.

“Proses Hukum akan terus berjalan dan Polres Bantul diharapkan bertindak secara professional demi terpenuhinya hak-hak dan rasa keadilan bagi Korban,” tuturnya.

Bapak H. Abdul Halim Muslih dalam sambutannya berharap agar kedepannya Petani Bantul lebih berhati-hati dan teliti dalam menjual hasil produk pertaniannya, dan tidak mudah terlena dengan orang-orang yang mengatasnamakan Dinas maupun Bupati sebab seluruh tindakan
Pemerintah selalu terikat aturan dan Prosedur ketika memberikan rekomendasi kepada pihak
ketiga dalam program-program peningkatan kesejahteraan dan perekonomian di wilayah
bantul.

Bapak H. Abdul Halim Muslih juga menjelaskan bahwa dana talangan tersebut sebagai bentuk kepedulian beliau sebagai orang yang dituakan, dan menjadi kewajiban beliau untuk mengayomi warga bantul.

“Meski nilai dana talangan tidak sebesar nilai kerugian petani
(Rp. 151.372.765,- dari kerugian Rp.384.080.000,- ), namun diharapkan dengan dana talangan tersebut, petani dapat kembali menanam dan terus berproduksi,” jelasnya.

Perwakilan Petani dalam pertemuan (Mbah Wahyo) menyambut baik dan berterimakasih atas apa yang dilakukan oleh Bapak H.Abdul Halim Muslih, dan disisi lain juga medukung penuh upaya hukum bersama PBH PROJOTAMANSARI sebab dalam pandangan mbah wahyo, “Petani baru akan merasa Puas jika seluruh kerugian telah dibayarkan oleh para pelaku,” uangkapnya.

(Rep/Novita)

 

Continue Reading

Hukum

RS Mantan Lurah Karangawen Girisubo, Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara atau Seumur Hidup

Published

on

Spread the love

Gunungkidul, Suarametropolitan.com – Polres Gunungkidul menggelar Konferensi pers tindak pidana korupsi yang dilakukan RS mantan Kades Karangawen di depan kantor subbag Humas hari ini rabu 13 oktober 2021 di sampaikan oleh Kapolres Gunungkidul AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah, S.I.K.,M.T.

Kapolres Gunungkidul memberikan keterangan bahwa pada tahun 2017 pemerintah melakukan pembangunan proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas jalan Tepus – Jeruk Wudel berdasarkan SK ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah nomor: 06/KPTS-PPT/V11/2017. Tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

Bahwa pembangunan Proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) melintasi wilayah Kalurahan Karangawen berdasarkan surat keputusan Bupati Gunungkkidul nomor : 70/KPTS/2020, tentang persetujuan penghapusan asset milik Desa, Desa Jepitu, Desa Karangawen dan desa Balong kec. Girisubo untuk lokasi pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruang Jeruk Wudel – Tepus tanggal 10 Pebruari 2020 meliputi aset Desa Karangawen yaitu:

Ruas jalan Padukuhan Tlasih panjang 688 m Ruas jalan Padukuhan Bandung panjang 520 m Ruas jalan Padukuhan Kepuh panjang 244 m Ruas jalan Padukuhan Pokak panjang 643 m Ruas jalan Padukuhan Tegalrejo panjang 559 m Perkantoran dan Balai Desa Karangngawen luas 1.537,89 m Bak penampungan air hujan (PAH) Tlasih 1 Unit Bak penampungan air hujan (PAH) Pokak 1 Unit

Bahwa keterangan dan data yang diberikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU Perumahan dan ESDM) pemindah bukuan atau transfer ke rekening an RS, (Kepala Desa Karangawen) Norek : 084.211.002379, sejumlah Rp.7.128.828.000,- sebagai nilai kerugian obyek pengadaan tanah milik Pemerintah Kalurahan Karangawen yang terdampak pembangunan proyek Jalur Jalan Lintas Selatan.

Bahwa selain dana dari asset milik desa, pemerintah Desa Karangawen mendapatkan dana operasional proses panggantian tanah kas Desa dari pemerintah Propinsi DIY pada tahun 2021 sejumlah Rp. 245.222.080,- berdasarkan surat edaran dari Kanwil BPN Prov. DIY yang diterima oleh Desa Karangawen namun sampai saat ini dana tersebut belum masuk dalam rekening kas Desa Karangawen.

Sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 tercatat sebanyak 1 (satu) kali melakukan transfer atau pemindah bukuan ke rekening Kas Kalurahan Karangawen pada Bank BPD DIY dengan nomor 084.211.002313 sebesar Rp. 1.885.760.000,

Bahwa terdapat nilai ganti kerugian obyek pengadaan tanah milik Pemerintah Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kab. Gunungkidul yang belum disetor ke Rekening Kas Kalurahan Sebesar Rp.5.243.068.000,- Dan dari hasil Penyidikan diketahui bahwa dana yang seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Kalurahan tersebut digunakan untuk kegiatan lain.

Bahwa dari Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan korupsi terhadap dana ganti rugi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kab, Gunungkidul dengan Nomor : X.700/32/KS/2021tanggal 25 Juni 2021 terdapat nilai ganti kerugian obyek pengadaan tanah kepada Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang belum disetor ke Rekening Kas Kalurahan sebesar Rp.5.243.068.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Selain dari pemindah bukuan/transfer dari Dinas PUP ESDM DIY untuk ganti kerugian obyek pengadaan tanah kepada Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tanggal 30 September 2020 terdapat pendapatan bunga yang belum disetor oleh saudara RS atas rekening Bank BPD DIY Nomor 084.211.002379 sebesar Rp. 15.692.051,- (lima belas juta enam ratus sembilah puluh dua ribu lima puluh satu rupiah).

Dengan demikian sampai dengan tanggal 10 Juni 2021, terdapat nilai ganti kerugian obyek penadaan tanah kepada Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang belum disetor ke Rekening Kas Kalurahan sebesar Rp.5.258.760.051,00 (lima milyar dua taus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima puluh satu rupiah) oleh RJ.

Akibat dari Penyimpangan Dana Ganti Rugi Jalur Jalan Lintas Selatan, sesuai dengan Laporan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tipikor Penyimpangan Dana Ganti Rugi Jalur Jalan Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : X.700/34/KS/2021 tanggal 25 Juni 2021, Negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.258.760.051,00 (lima milyar dua taus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima puluh satu rupiah)

Setelah timbul laporan polisi model A tertanggal 18 Juni 2021 penyidik Unit Tipikor telah melakukan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana Korupsi Penyimpangan Dana Ganti Rugi Jalur Jalan Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 dengan terduga tersangka Kades RS, dan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan menyita barang bukti. Sekira bulan Agustus pada saat penyidik akan meminta keterangan terhadap terlapor, diduga tersangka melarikan diri sehingga penyidik mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) atas tersangka Kades RS tertanggal 18 Agustus 2021.

Tersangka Kades RS pada tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan diri ke Polres Gunungkidul dan dilakukan penangkapan oleh penyidik Unit Tipikor. Setelah Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan melengkapi mindik penyidik selanjutnya mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Kades RS tertanggal 9 September 2021 dan tersangka ditahan di Rutan Polres Gunungkidul.

Polres berhasil menyita barang bukti berupa APBDES dan perubahan Tahun Anggaran 2019-2020-2021 , Laporan pertanggung jawaban APBDES 2019-2020.

Kemudian Rekening Koran Kas Desa tahun 2019-2020-2021. Ijin Gubernur terkait pelepasan Hak Tanah.ljin Bupati Penghapusan Asset Milik Desa dan Penyitaan Rekening koran Tersangka.

Pelaku diancam dengan hukuman sesuai Pasal 2 Subsider pasal 3 lebih subsider pasal 8 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Sumber: Humas Polres Gunungkidul
(Rep/SPD)

 

Continue Reading

Budaya

Terkait Perijinan Resto Omah Latare Ombo, Sekda Kabupaten Magelang: Kami Akan Memanggil Seluruh OPD

Published

on

Spread the love

Magelang, SuaraMetropolitan.com,-Terkait polemik pelanggaran aturan ijin operasional resto omah latare ombo yang terletak di Jalan Magelang-Salatiga Km.24 wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang memulai babak baru, Drs.Adi Waryanto selaku Pejabat Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Magelang memberikan pernyataan saat di konfirmasi terkait hal tersebut oleh awak media di ruang kerjanya pada Selasa (12-10-2021) sekira Pukul 13.00 WIB. Kabar tersebut dilangsir dari media Suarakpk.com, pada Rabu, 13 Oktober 2021.

Drs. Adi Waryanto saat di tanya perihal sikap atau respon pihak pemerintah/eksekutif dengan adanya polemik perijinan resto omah latare ombo menyampaikan jika akan segera mengadakan konsolidasi internal dengan melibatkan OPD terkait untuk bersama menelalaah permasalah yang sudah menjadi konsumsi publik tersebut.

“Terkait hangatnya pemberitaan resto omah latare ombo, kami akan segera memanggil seluruh OPD dan mengadakan konsolidasi internal, secepatnya setelah kita telaah bersama hasilnya akan kami laporkan ke atasan yaitu bapak bupati, selanjutnya setelah laporan di terima kami menunggu perintah dari bapak bupati” terang Sekda.

Lebih lanjut Drs.Adi Waryanto menegaskan jika pihak Pemerintahan Kabupaten Magelang berkomitmen menjalankan aturan sesuai undang undang atau pun perda, namun semua harus melalui tahapan yang benar.

Di sisi lain Kasatpol PP Kabupaten Magelang Wisnu Harjanto, S.Sos, M.M menerangkan saat di konfirmasi awak media suarakpk.com pada Senin (11-10-2021) diruang kerjanya sekira Pukul 12.00 WIB bahwa terkait polemik resto omah latare ombo pihak Satpol PP selaku pihak yang menjadi ujung tombak penegakan perda di Kabupaten Magelang sudah melakukan tindakan dengan menyidak langsung ke lokasi dan bertemu dengan pihak pengelola, namun pihaknya tidak serta merta langsung menutup resto, langkah yang di ambil dengan memberi peringatan dan memberikan masukan.

“Dengan munculnya pemberitaan kmaren kami langsung bergerak, datang ke lokasi, selain menyidak kami juga menekankan terkait protokol kesehatan di resto tersebut, kami juga memberikan masukan agar segera di adakan musyawarah dengan seluruh elemen di Desa Gondangsari” tegas Wisnu Harjanto.

Wisnu juga berharap jika perda terkait pelanggaran di resto omah latare ombo akan di berlakukan dengan tegas maka harus ada sinergi dari dinas terkait yang memang berhungan langsung dengan perda tersebut, sehingga pihak Satpol PP lebih kuat, serta di harapkan pula awak media bisa mengkomunikasikan segera ke para pihak agak segera ada bentuk tindakan.

(Redaksi)

Continue Reading

Berita Terpopuler