Palembang,SuaraMetropolitan – Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Birokrasi Sumatera Selatan menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mereka menilai masih banyak persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Koordinator Aksi, Diaz, didampingi Koordinator Lapangan Zelvan, mengatakan salah satu masalah utama yang disoroti adalah ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah, khususnya antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran masih kerap ditemukan, mulai dari ruang kelas yang kurang layak hingga minimnya fasilitas pendukung belajar.
“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan di Kota Palembang belum berjalan secara merata dan berkeadilan,” ujar Diaz, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas serta pemerataan tenaga pendidik. Ia menyebut masih ada sekolah yang kekurangan guru sesuai bidang mata pelajaran, yang berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar. Faktor lingkungan dan kondisi sosial ekonomi keluarga siswa juga dinilai turut memengaruhi motivasi dan prestasi belajar.
Baca juga: Ekonomi Tak Bermasalah, PAD Pajak Kota Palembang Gagal, Komisi II Dinilai Keliru Membaca Masalah
Dalam pernyataan sikapnya, koalisi mendesak Wali Kota Palembang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang yang disebut tidak berkompeten dan tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan yang seharusnya dimiliki untuk menduduki jabatan strategis tersebut.
“Pengisian jabatan pimpinan tinggi seharusnya berlandaskan prinsip merit, yakni kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Jika itu tidak terpenuhi, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran,” tegas Diaz.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti aspek kedisiplinan, khususnya terkait dugaan Kepala Dinas Pendidikan yang jarang berada di kantor pada jam kerja. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu koordinasi internal, pengawasan program, serta kecepatan pengambilan keputusan.
“Kepatuhan terhadap jam kerja adalah indikator dasar disiplin ASN. Jika pimpinan tidak hadir secara konsisten tanpa alasan kedinasan yang jelas, hal itu bisa mencederai prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Zelvan.
Baca juga: Jelang Tampil di Singapore Airshow 2026, Jupiter Aerobatic Team TNI AU Sapa Warga Palembang
Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Birokrasi Sumatera Selatan pun menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Wali Kota Palembang segera melakukan evaluasi dan perombakan di tubuh Dinas Pendidikan, membuka transparansi proyek-proyek yang dikelola, serta memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palembang.
Menanggapi aksi tersebut, Staf Ahli Wali Kota Palembang, Edison, mengatakan bahwa seluruh aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh mahasiswa akan dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah Kota Palembang. Ia menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dengan menyampaikan poin-poin tuntutan tersebut kepada Wali Kota Palembang.
“Apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa hari ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami. Selanjutnya, masukan tersebut akan kami rangkum dan kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Palembang untuk ditindaklanjuti,” ujar Edison.
Ia menambahkan, pihaknya tidak berada pada posisi sebagai pengambil keputusan. Namun demikian, seluruh poin yang disampaikan mahasiswa, khususnya terkait persoalan di Dinas Pendidikan Kota Palembang, akan direkomendasikan kepada pimpinan daerah.
“Kami bukan pengambil keputusan, tetapi apa yang menjadi perhatian teman-teman mahasiswa, khususnya empat poin utama yang disampaikan, akan kami teruskan kepada Bapak Wali Kota dan selanjutnya menjadi kewenangan beliau untuk menentukan langkah tindak lanjut,” tandasnya.
