Lampung,SuaraMetropolitan – Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Markas Korem 043/Garuda Hitam di Provinsi Lampung sebagai bagian dari agenda pengawasan pembangunan pertahanan nasional. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, guna meninjau rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang mencakup wilayah Lampung dan Bengkulu.
Dave Laksono menjelaskan bahwa inisiatif pembangunan Kodam baru merupakan bagian dari program strategis nasional di sektor pertahanan yang dicanangkan Presiden RI. Langkah ini bertujuan mendukung pembangunan pertahanan negara secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Ini sesuai dengan program pembangunan pertahanan yang dimulai oleh Presiden kita, untuk memastikan target-target pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik nasional, dan penguatan kekuatan pertahanan negara. Maka itu dibutuhkan pembentukan Kodam-Kodam di seluruh Indonesia,” ujar Dave, Jumat (4/7/2025).
Baca juga: 113 Orang Misterius dalam Proyek Penulisan Ulang Sejarah Nasional, DPR: Siapa Mereka?
Menurut Dave, pemerintah telah merencanakan pembangunan lima Kodam baru sebagai tahap awal pada tahun ini, termasuk di antaranya Kodam untuk wilayah Lampung. Namun, realisasinya akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi fiskal negara.
“Kita akan cicil. Targetnya, ke depan setiap provinsi memiliki satu Kodam. Ini adalah upaya membangun sistem pertahanan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing wilayah,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I turut mengidentifikasi sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian, seperti masalah pendanaan dan ketersediaan lahan. Kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dinilai sebagai sinyal kuat dari pemerintah daerah dalam memberikan dukungan penuh terhadap rencana strategis ini.
“Kendala-kendala seperti anggaran dan soal lahan pasti ada, tapi bisa diselesaikan. Pemerintah provinsi menunjukkan keseriusannya dengan komitmen untuk hibah lahan. Dukungan dari kementerian/lembaga terkait juga sangat dibutuhkan untuk memastikan percepatan pembangunan Kodam di sini,” jelas Dave.
Lebih lanjut, Dave menegaskan bahwa pembangunan Kodam harus berdampak positif bagi masyarakat dan tidak hanya berfokus pada aspek militer semata.
“Pembangunan ini harus memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Kehadiran personel TNI dalam struktur Kodam nantinya harus memiliki fungsi yang nyata dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat,” tutupnya. (*)
