Jakarta,SuaraMetropolitan – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah terus menggenjot stimulus perekonomian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang mengalami tekanan. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTA yang digelar di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik,” kata Menkeu.
Menkeu memaparkan, realisasi pendapatan negara hingga laporan sementara mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp2.865,5 triliun. Capaian tersebut didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target Rp2.387,3 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak tercatat Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target.
Baca juga: KH Cholil Nafis Resmi Pimpin DSN-MUI Periode 2025–2030
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan kinerja positif dengan realisasi sebesar Rp534,1 triliun atau 104,0 persen dari target Rp477,2 triliun. Adapun penerimaan hibah terealisasi Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target Rp1 triliun.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp2.602,3 triliun yang terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.500,4 triliun serta belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.102 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp849 triliun.
Menkeu menegaskan, pemerintah terus melakukan berbagai langkah reformasi guna meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Belanja negara diarahkan agar tetap adaptif dan akomodatif terhadap program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola yang terjaga, defisit APBN hingga akhir tahun tetap terkendali pada level aman sebesar 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp695,1 triliun.
Baca juga: Komisi III DPR Tegaskan Garis Komando Polri Tetap ke Presiden
“Kita tahu ekonomi kita sedang mengalami downtrend, turun ke bawah. Kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu optimistis seiring membaiknya fondasi perekonomian nasional dan menguatnya momentum pertumbuhan ke depan, defisit APBN pada tahun 2026 dapat ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4 persen, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi,” kata Menkeu.
Ke depan, pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN bersama mesin pertumbuhan ekonomi lainnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. APBN juga akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber guna melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian. (*)
