Palembang,SuaraMetropolitan – Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Feri Kurniawan, menyoroti hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Direksi Perumda Tirta Musi Palembang yang baru-baru ini diumumkan. Ia menilai proses UKK tersebut bukan sepenuhnya mencerminkan profesionalisme, melainkan sarat dengan kepentingan politik yang merugikan kepercayaan publik terhadap BUMD kebanggaan masyarakat Palembang itu.
Menurut Feri, hasil UKK yang menyatakan Direktur Umum dan keuangan aktif Hadri tidak lolos, menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, di satu sisi Hadri sebelumnya dinyatakan lolos oleh Panitia Seleksi (Pansel) periode lalu, namun kini justru gagal memenuhi standar kelayakan.
“Publik tentu bingung, bagaimana mungkin seseorang yang dulu dinilai layak, sekarang tidak? Apakah dulu penilaiannya yang keliru, atau sekarang ada kepentingan tertentu yang bermain?” tegas Feri, kepada SuaraMetropolitan Kamis, (16/10/2025) pagi.
Ia menilai, Pansel dan pengawas seleksi sebelumnya perlu disorot, karena telah meloloskan pejabat yang kini terbukti gagal memenuhi kualifikasi dasar dalam UKK terbaru.
Baca juga: Direktur Umum Perumda Tirta Musi Gagal UKK, Publik Bertanya: Ini Seleksi atau Skenario?
“Kalau dulu diloloskan, berarti Pansel sebelumnya tidak cukup cerdas atau tidak objektif dalam menilai. Tapi kalau sekarang gagal karena faktor nonteknis, berarti Pansel yang sekarang tidak transparan. Keduanya tetap sama-sama harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Feri menyinggung soal peran pengawasan Pansel saat ini yang berada di bawah Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim. Ia berharap Aprizal sebagai pengawas harus benar-benar menegakkan prinsip akuntabilitas dan membuka seluruh proses penilaian ke publik.
“Jangan sampai masyarakat menilai ini hanya pergantian orang tanpa perbaikan sistem. BUMD itu bukan milik pejabat, tapi milik publik,” katanya.
Tak hanya itu, Feri juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang terhadap dinamika seleksi direksi di Tirta Musi. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga pengawas daerah seharusnya lebih aktif memastikan proses UKK berjalan objektif, transparan, dan bebas kepentingan politik.
Baca juga: Panitia Umumkan Hasil UKK Calon Direktur Umum dan Keuangan Tirta Musi Palembang
Baca juga: Camatnya Kebal, Lurahnya Tumbal? K MAKI: Ketika Sumpah Pocong Lebih Dihargai dari Integritas ASN
“DPRD jangan hanya diam atau sekadar menerima laporan. Mereka punya tanggung jawab moral untuk menjaga profesionalisme di tubuh BUMD,” kritiknya.
Feri menambahkan, masyarakat berhak tahu apa perbedaan mendasar antara penilaian UKK lama dan yang baru, serta dari sisi apa seorang calon bisa dinyatakan gagal.
“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal kredibilitas sistem. Kalau parameter seleksi tidak jelas, maka publik akan menilai ini bukan seleksi profesional, tapi pertunjukan kepentingan,” katanya lagi.
Di akhir pernyataannya, Feri menantang Pemkot Palembang untuk bersikap tegas terhadap hasil UKK tersebut. Ia menilai tidak pantas seorang direktur yang gagal UKK tetap dipertahankan, meski masa jabatannya tersisa dua bulan.
“Kalau gagal UKK, artinya tidak layak lagi duduk di posisi itu. Wali Kota harus segera meninjau ulang atau memberhentikan direktur Umum yang tidak lolos. Kalau tidak, publik bisa menilai Wali Kota ikut membiarkan ketidakprofesionalan terjadi di tubuh BUMD,” tutup Feri Kurniawan.
