Connect with us

Nasional

Gara-gara Natuna, PA 212 Minta Jokowi Copot Menhan Prabowo

Published

on

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Spread the love

Jakarta, SuaraMetropolitan.com — Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis menyebut Presiden Joko Widodo sudah sepatutnya segera mencopot jabatan Menteri Pertahanan yang saat ini diemban oleh Prabowo Subianto.

Anjuran ini diungkap Damai lantaran Prabowo dinilai tak memiliki kebijakan yang sejalan dengan Jokowi soal konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di perairan Natuna.

“Sebaiknya Jokowi copot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi,” kata Damai melalui pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (8/12).

Prabowo menurut Damai telah mengambil langkah yang amat berbeda dari Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan negara yang melakukan pelanggaran batas.

Sementara sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menurutnya justru mendiamkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.

“Menunjukkan perbedaan kebijakan yang amat prinsip atau frontal bertentangan dengan langkah presiden RI Jokowi,” kata dia.

Prabowo sebelumnya memang sempat mengatakan akan menempuh jalan yang baik terkait konflik di Natuna tersebut.

“Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” ujar Prabowo usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1).

Sikap dan ucapan Prabowo berkebalikan dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno telah memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna.

Retno menyebut kapal-kapal nelayan China menerobos Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang telah diakui United Nations Convetion on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Sementara itu Jokowi menyebutseluruh pernyataan pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna sudah sangat baik. Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial negara Indonesia.

“Seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna ‘Penetapan RPJMN 2020-2024’, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1).
(tst/gil)

Sumber: CNN Indonesia

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Bertemu Ketua KONI Pusat, Bamsoet Apresiasi KONI Pusat Tambah 12 Atlet Balap Motor di PON 2021

Published

on

Spread the love

 

JAKARTA Suarametropolitan.com – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan IMI dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI Pusat) akan bekerjasama menyelenggarakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Bebek, yang direncanakan memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia. Kerjasama tersebut semakin menguatkan IMI dan KONI dalam memajukan olahraga otomotif di Indonesia.

“Kampanye IMI sepanjang 2021-2024 adalah untuk menjadikan Indonesia Juara, Bebas Narkoba, Taat Berlalu Lintas, dan Langit Biru. Karenanya IMI mengapresiasi langkah cepat KONI Pusat mengabulkan permohonan IMI untuk menambah 12 atlet balap (10 atlet balap motocross dan 2 atlet balap motor) yang akan turun dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua pada Oktober 2021. Dengan demikian kuota atlet balap motor dan motocross dalam PON bertambah dari 104 menjadi 116 atlet,” ujar Bamsoet usai bertemu jajaran KONI Pusat, di Jakarta, Selasa (2/3/21).

Jajaran KONI Pusat yang hadir antara lain Ketua Umum Letjen TNI (purn) Marciano Norman, Wakil Ketua Umum Suwarno, dan Sekretaris Jenderal Ade Lukman. Turut hadir para pengurus IMI Pusat, antara lain Ketua Badan Pengawas Jeffrey JP, Sekretaris Jenderal Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Umum Olahraga Motor Sadikin Aksa, Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola serta Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, penambahan 12 kuota atlet balap dalam PON menunjukan bahwa KONI Pusat bersama IMI memiliki tekad yang sama dalam membina dan meningkatkan prestasi atlet. Kedua belas atlet balap tersebut sebelumnya sudah berlatih keras, bahkan sudah mengikuti pemusatan latihan daerah (Pelatda), sehingga sangat disayangkan apabila mereka tidak bisa berlaga dalam PON.

“Secara keseluruhan, jumlat atlet balap di Indonesia, baik motor maupun mobil, mencapai 435 atlet. Sebanyak 36 diantaranya telah menjadi atlet internasional. IMI bersama KONI Pusat akan bergotong royong melahirkan lebih banyak atlet balap, khususnya agar bisa menembus level internasional. Mengingat jumlah sport clubs Indonesia sangat banyak, mencapai 5.210 sport club. Jika dibina dengan serius, dari sport clubs tersebut seharusnya mampu melahirkan ribuan atlet,” jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum & Keamanan ini menerangkan, IMI dan KONI Pusat juga memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya kendaraan mobil untuk balap dengan setir di posisi kiri diberikan izin khusus bisa masuk ke Indonesia. Sehingga para atlet balap Indonesia bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk berlatih di dalam negeri.

“Berbagai kejuaraan balap mobil internasional selalu menggunakan mobil balap dengan posisi setir di sebelah kiri. Tak heran jika para atlet seringkali kesulitan beradaptasi jika bertanding di luar negeri. Jika mobil balap setir kiri tersebut diizinkan masuk ke Indonesia, para atlet bisa berlatih maksimal, sekaligus bisa mempersembahkan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia,” pungkas Bamsoet.

(Redaksi)

Continue Reading

Hukum

Terkait Ijin Miras Sultan B Najamudin; Terima Kasih Bapak Presiden Telah Mendengarkan Kami

Published

on

Spread the love

.

Jakarta Suarametropolitan.com – Beberapa jam yang lalu kita telah bersama-sama mendengarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang telah mencabut Perpres investasi Miras.

Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasar pada Perpres itu, industri miras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber baik investor asing maupun investor domestik. Selain itu, dengan izin tersebut koperasi hingga UMKM juga dapat menyuntikkan investasi kepada industri miras.

Dalam keterangan resminya Selasa (02/02/2021), Wakil Ketua DPD RI, Sultan M Najamudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya.

“Saya salut dan bangga kepada Bapak Presiden, dengan cepat beliau langsung memutuskan untuk mencabut Perpres yang baru saja diteken beberapa hari lalu,” ujarnya.

Senator muda tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun ormas dan elite politik yang telah menolak berlakunya Perpres mengenai miras tersebut.

“Keputusan pencabutan Perpres ini bukan hanya bentuk kebesaran hati pemimpin nasional Bapak Jokowi untuk mendengarkan aspirasi dari setiap pihak. Tapi lebih dari itu, pemerintah telah menunjukkan bahwa kita hidup dalam situasi demokrasi yang tetap mengedepankan kedaulatan rakyat, tambahnya.

Kedepan senator muda tersebut ingin kehidupan demokrasi di Indonesia ingin dijalankan dengan ekspresi yang baik.

“Kemarin kehidupan kenegaraan kita selalu dihantui oleh munculnya berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan, selain juga karakter demokrasi kita yang mengarah pada post-democracy, dan situasi bias politik yang tengah berjalan selalu menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi. Dan hari ini bapak Jokowi membuktikan bahwa kita sedang berjalan ke arah yang benar dalam kehidupan berbangsa serta bernegara,” tutupnya.

(Redaksi)

Continue Reading

Budaya

Dihadapan Keluarga Besar Putra-Putri Polri, Bamsoet Ingatkan Tingginya Angka Kejahatan Siber di Indonesia

Published

on

Spread the love

 

JAKARTA Suarametropolitan.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti tingginya angka kejahatan Siber di Indonesia yang naik hampir empat kali lipat selama pandemi Covid-19. Terlihat pada periode Januari hingga Agustus 2019, jumlah serangan siber mencapai 39,3 juta. Sedangkan pada periode Januari hingga Agustus 2021, naik drastis menjadi hampir 190 juta serangan siber.

“Tingginya serangan siber tersebut seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 73,7 persen. Artinya sekitar 199 juta jiwa dari total 270 juta penduduk Indonesia telah menggunakan akses internet. Namun sayangnya, kemampuan adaptasi kita dalam membangun literasi teknologi masih rendah,” ujar Bamsoet dalam Musyawarah Nasional ke-V Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP), di Jakarta, Senin (1/3/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, menurut hasil survei literasi digital Nasional 2020 yang dilakukan Kementerian KOMINFO pada November 2020, indeks literasi digital Indonesia belum mencapai skor “baik” dengan indeks 4. Baru sedikit di atas kategori “sedang” dengan indeks 3.

“Butuh kecerdasan bersama yang didukung segenap elemen bangsa, khususnya organisasi kemasyarakatan seperti KBPP, untuk menghadirkan ruang siber yang bersih, terbebas dari polusi kejahatan maupun penyebaran hoax dan hate speech,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, sebagai sebuah organisasi, KBPP yang dimimpin oleh Bimo, maupun ormas lainnya akan selalu dihadapkan pada tantangan dan dinamika zaman. Untuk dapat bertahan, setidaknya perlu memperhatikan tiga komitmen. Pertama, komitmen untuk membangun soliditas organisasi, merapatkan barisan di semua lini, tidak mudah terpecah belah, dan menjadikan visi organisasi sebagai cita bersama yang menyatukan segenap kader KBPP.

“Kedua, komitmen mengoptimalkan potensi diri dan sumberdaya yang dimiliki KBPP untuk berperan serta dan berkontribusi dalam pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan nasional, melalui berbagai media dan saluran partisipasi. Selaras dengan hakikat fungsi pendirian ormas, yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Bamsoet.

Hal ketiga, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, perlu komitmen untuk tetap konsisten dalam mengaktualisasikan diri melalui berbagai program dan kegiatan organisasi, membangun sinergi dengan organisasi lain. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju, adil dan sejahtera, dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologi bersama.

“Saya yakin dalam penyelenggaraan MUNAS ke-5 KBPPP kali ini, ketiga komitmen tersebut dapat diimplementasikan sebagai kesadaran kolektif segenap kader KBPP. Dengan memegang teguh tiga komitmen tersebut, saya yakin KBPPP akan tumbuh menjadi organisasi yang semakin maju dan disegani,” pungkas Bamsoet.

 

(Bamsoet)

Continue Reading

Berita Terpopuler