BeritaBerita Daerah

Hasil Penilaian Juni Hingga Oktober 2023, Pemkot Palembang Terima Penghargaan Ombudsman

×

Hasil Penilaian Juni Hingga Oktober 2023, Pemkot Palembang Terima Penghargaan Ombudsman

Sebarkan artikel ini
Wakil Kepala Ombudsman RI Robby Hamzar Rafinus di dampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Adrian saat menyerahkan Piagam penghargaan untuk Pemerintah Kota Palembang yang di terima langsung Pj Walikota Palembang dengan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 93,75 zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI di Griya Agung, Jum'at 26 Januari 2024, (foto.Ist)

Palembang,SuaraMetropolitan

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berhasil meraih penghargaan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 93,75 zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, Jumat (26/1/2024).

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj Walikota Ratu Dewa yang diserahkan oleh Wakil Kepala Ombudsman RI Robby Hamzar Rafinus di dampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Adrian  Agustiansyah di Griya Agung.

Penilaian ini sudah dilakukan jajaran Ombudsman lebih kurang selama 4 bulan, mulai dari bulan Juli hingga Oktober 2023.

Baca juga : Pemkot Palembang Terkesan Hilang Wibawa, Pembangunan Cold Storage Tak Berizin Terus Berlanjut

Pj Walikota Ratu Dewa mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman yang sudah melakukan survey dan memberikan penilaian positif terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah dikerjakan oleh Pemkot Palembang.

“Dalam hal ini tentunya kami sampaikan terimakasih sekali lagi kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, ini menjadi komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Kami akan terus tingkatkan,” ujar Ratu Dewa.

Wakil Ketua Ombudsman RI Robby Hamzar Rafinus mengungkapkan bahwa, yang menjadi responden dalam penilaian survey kepatuhan ini adalah apa yang sering dilaporkan oleh masyarakat.

Baca juga : Peralihan Pengelolaan Rusunawa Dari SP2J ke Dinas Perkimtan Terganjal Belum Selesainya Perwali

Di tingkat Pemerintah Daerah, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai. Diantaranya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

“Kenapa tidak semuanya disurvey hanya beberapa saja, karena memang itu adalah produk ataupun layanan yang sering diadukan oleh masyarakat. Untuk itu Ombudsman terus mendorong agar pelayanan semakin hari semakin baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Adrian Agustiansyah menjelaskan, nilai yang diperoleh oleh masing-masing daerah semakin lama semakin membaik, namun ada juga Kabupaten/Kota dari tahun 2015 dari seluruh penilaian belum pernah mendapatkan nilai hijau.

“Mudah-mudahan dibawah kepemimpinan kepala daerah yang baru sekarang, ini bisa merubah untuk penilaian tahun depan. Peran serta dari kepala daerah menjadi kunci yang sentral karena ada daerah yang konsisten setiap tahun mempertahankan posisinya di puncak, dan ada juga daerah yang naik turun, untuk itu kami mengharapkan komitmen kita bersama,” tutupnya. (*)

Ikuti Kami di Google News klik https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPvkpwwwje21BA?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID%3Aen

Tinggalkan Balasan