Palembang,SuaraMetropolitan – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima kunjungan Kepala Kejati Sumsel, Ketut Sumedana, di Griya Agung Palembang, Selasa (4/11/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua pihak sepakat untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan pembangunan di Sumsel berjalan lancar, sesuai aturan hukum, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Herman Deru menilai Kejati Sumsel bersama unsur TNI dan Polri selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kondusifitas dan kelancaran berbagai program pembangunan. Kolaborasi lintas lembaga inilah yang menurutnya menjadi modal penting dalam menciptakan iklim pemerintahan yang solid dan efektif.
“Kita tidak bisa membangun sendiri. Semua pihak harus terlibat, terutama jajaran Forkopimda Sumsel. Salah satu fokus utama kita sekarang adalah pembangunan pelabuhan samudera Tanjung Api-api,” ujar Herman Deru.
Ia menjelaskan, pembangunan pelabuhan samudera tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan menjadi pintu gerbang ekonomi baru bagi Sumatera Selatan. Karena itu, dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk Kejati Sumsel, sangat dibutuhkan.
“Ini PSN, maka tentu butuh dukungan hukum dan pengawasan yang baik agar semua berjalan sesuai rencana. Kami sangat berharap Kejati Sumsel menjadi mitra pengawal pembangunan,” tambahnya.
Selain membahas pembangunan, Herman Deru juga menyoroti kondisi sosial di Sumsel yang tetap kondusif meskipun dihuni masyarakat dengan beragam suku, adat, dan budaya. Menurutnya, hal ini menjadi bukti keberhasilan seluruh elemen daerah dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.
Baca juga: Eks Sekda Muba dan Mantan Kepala Inspektorat Prabumulih Jadi Pejabat Eselon II Pemprov Sumsel
“Sumsel tetap zero konflik. Ini berkat kerja sama semua pihak, termasuk peran aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kajati Sumsel Ketut Sumedana menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung setiap program pembangunan yang dijalankan. Ia menilai komunikasi yang baik antara lembaga menjadi kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal.
“Kami di Kejati siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Sumsel. Apapun yang berkaitan dengan kepentingan daerah akan kami dukung,” tegas Ketut.
Ia menambahkan, Kejati Sumsel tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga memberikan pendampingan hukum terhadap proyek-proyek strategis daerah agar pelaksanaannya sesuai aturan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Sekda Sumsel Dr. H. Edward Candra, para asisten, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel, yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat kemitraan lintas lembaga demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. (*)
