Connect with us

Nasional

Ini Dia. Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020

Published

on

Spread the love

Suarametropolitan.com, Jakarta – Tahun 2020 disepakati akan memiliki 16 Hari Libur Nasional dan 4 hari Cuti Bersama.
Kesepakatan ini dicapai usai Rapat Tingkat Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang dipimpin oleh Menko PMK, Puan Maharani, di Jakarta ,Selasa (27/8 2019) di ruang rapat menteri lt.1 gedung Kemenko PMK, Jakarta.RTM dihadiri oleh Menteri PAN RB, Menteri Agama, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menko PMK dalam rapat diketahui terlebih dulu meminta persetujuan dan pandangan para menteri yang hadir terkait usulan libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 ini.

Para menteri pada prinsipnya menyetujui usulan libur nasional dan cuti bersama ini hanya Menteri Agama yag meminta agar ke depan untuk penyebutan Hari Raya Nyepi untuk Umat Hindu diganti menjadi ‘Hari Suci Nyepi.’ Menko PMK selanjutnya mengajak para menteri untuk menyimak ketentuan cuti bersama terutama untuk Hari Raya Idul Fitri terkait arus mudik dan balik Lebaran.

“Infrastruktur kita semuanya di tahun depan (2020—red) Inysa Allah sudah lebih baik dari tahun ini, semoga tidak banyak kendala berarti dan pengamanan serta transportasi selama mudik dan balik juga berjalan dengan lancar,” kata Menko PMK .

Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi Pemerintah dan Swasta dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, tambah Menko PMK, kesepakatan Libur Nasional dan Cuti Bersama di Tahun 2020 ini juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara; Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Kepres 251/1967 tentang Hari Libur Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 10 Tahun 1971; dan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Usai rapat, Menko PMK dan para menteri kemudian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020.
Adapun Libur Nasional dan Cuti Bersama yang disepakati antara lain:
1.  1 Januari, Tahun Baru 2020 Masehi
2.  25 Januari, Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.  22 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.  25  Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.  10 April, Wafat Isa Al Masih
6.  1 Mei, Hari Buruh Internasional
7.  7 Mei, Hari Raya Waisak 2564
8.  21 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
9.  24-25 Mei, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.  1 Juni, Hari Lahir Pancasila
11.  31 Juli, Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.  17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI
13.  20 Agustus, Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.  29 Oktober, Maulid Nabi Muhammad SAW
15.  25 Desember, Hari Raya Natal
Cuti bersama sebagai berikut:
• Tanggal 22, 26 dan 27 Mei (Hari Jumat, Selasa dan Rabu), Cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri.
• Tanggal 24 Desember (Hari Kamis), Cuti Bersama untuk Hari Raya Natal.

Sumber KRjogja

Editor : Tomi Sudjatmiko
(Ati)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Budaya

Waka DPD RI Dukung Penuh Kebijakan Benci Produk Luar Negeri

Published

on

Spread the love

 

JAKARTA Suarametropolitan.com — Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan agar masyarakat mulai membenci produk luar negeri, dan beralih mencintai produk dalam negeri. Hal tersebut bertujuan agar penjualan dari produsen lokal bisa meningkat ke depannya.

Orang nomor satu di tanah air ini menegaskan, dengan adanya rasa cinta terhadap produk lokal, akan menempatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tempat yang strategis.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyambut baik gaungan Presiden Jokowi. Menurut senator muda asal Bengkulu ini, masyarakat bisa menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk dalam negeri.

“270 juta jiwa penduduk Indonesia, saya rasa bila semuanya mencintai produk lokal, akan membuat produsen-produsen dalam negeri semakin bergairah. Kualitas produk dalam negeri pun juga mendunia, jadi produk Indonesia sebenarnya mendunia,” ujar Sultan B Najamudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3/2021).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga mendukung strategi Kementerian Perdagangan, yang dimana mall harus menempatkan merek atau brand lokal di depan atau dekat pintu masuk.

Untuk itu, sambung pria yang akrab disapa SBN ini, pemerintah harus bisa menyiapkan aturan yang bisa mendorong para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal lebih mengerti segi permintaan pasar seperti apa agar bisa bersaing dengan merek asing.

“Dengan menghadirkan produk lokal dibagian depan mall-mall, ini merupakan strategi dagang yang cerdas. Sehingga mata para produsen langsung tertuju terhadap produk lokal,” beber Sultan.

“Namun begitu, pemerintah harus memberikan imbauan kepada pengelola mall-mall, agar memberikan tarif sewa yang rendah kepada merek lokal,” sambung Sultan.

Terakhir, senator muda asal Bengkulu ini berharap, dengan adanya strategi tersebut bisa memajukan para pelaku UMKM yang sempat terpuruk dihantam badai pandemi Covid-19 setahun lalu.

“Saya berharap strategi ini berjalan dengan baik, sehingga para UMKM yang tengah berjuang kembali ini bisa menemukan jalan menuju kesuksesan. Ingat, pelaku UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi nasional,” harap kader jebolan HIPMI ini.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor Indonesia pada Januari 2021 tercatat US$13,34 miliar, turun 6,49% dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai US$14,27 miliar.

Berdasarkan penggunaan barang, seluruh jenis impor terkontraksi cukup tajam. Nilai impor konsumsi tercatat US$1,42 miliar, turun 17% secara bulanan dan 2,92% secara tahunan.

Secara bulanan, anjloknya impor terjadi karena penurunan impor bawang putih dari Tiongkok, makanan beku dari India, apel Tiongkok, susu dari Selandia Baru, dan anggur segar Tiongkok.

Selanjutnya, impor bahan baku atau penolong nilainya sebesar US$9,93 miliar, anjlok 2,62% secara bulanan dan 6,1% secara tahunan. Penurunan secara bulanan disumbang impor minyak kedelai dari Argentina dan transmisi aparatur Tiongkok.

Kemudian, nilai impor barang modal tercatat US$1,99 miliar, turun tajam 21,23% secara bulanan akibat penurunan impor berbagai jenis mesin dari Tiongkok dan Italia. Nilai impor barang modal turut anjlok 10,72% secara tahunan.

(Redaksi)

Continue Reading

Internasional

Bertemu Ketua KONI Pusat, Bamsoet Apresiasi KONI Pusat Tambah 12 Atlet Balap Motor di PON 2021

Published

on

Spread the love

 

JAKARTA Suarametropolitan.com – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan IMI dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI Pusat) akan bekerjasama menyelenggarakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Bebek, yang direncanakan memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia. Kerjasama tersebut semakin menguatkan IMI dan KONI dalam memajukan olahraga otomotif di Indonesia.

“Kampanye IMI sepanjang 2021-2024 adalah untuk menjadikan Indonesia Juara, Bebas Narkoba, Taat Berlalu Lintas, dan Langit Biru. Karenanya IMI mengapresiasi langkah cepat KONI Pusat mengabulkan permohonan IMI untuk menambah 12 atlet balap (10 atlet balap motocross dan 2 atlet balap motor) yang akan turun dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua pada Oktober 2021. Dengan demikian kuota atlet balap motor dan motocross dalam PON bertambah dari 104 menjadi 116 atlet,” ujar Bamsoet usai bertemu jajaran KONI Pusat, di Jakarta, Selasa (2/3/21).

Jajaran KONI Pusat yang hadir antara lain Ketua Umum Letjen TNI (purn) Marciano Norman, Wakil Ketua Umum Suwarno, dan Sekretaris Jenderal Ade Lukman. Turut hadir para pengurus IMI Pusat, antara lain Ketua Badan Pengawas Jeffrey JP, Sekretaris Jenderal Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Umum Olahraga Motor Sadikin Aksa, Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola serta Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, penambahan 12 kuota atlet balap dalam PON menunjukan bahwa KONI Pusat bersama IMI memiliki tekad yang sama dalam membina dan meningkatkan prestasi atlet. Kedua belas atlet balap tersebut sebelumnya sudah berlatih keras, bahkan sudah mengikuti pemusatan latihan daerah (Pelatda), sehingga sangat disayangkan apabila mereka tidak bisa berlaga dalam PON.

“Secara keseluruhan, jumlat atlet balap di Indonesia, baik motor maupun mobil, mencapai 435 atlet. Sebanyak 36 diantaranya telah menjadi atlet internasional. IMI bersama KONI Pusat akan bergotong royong melahirkan lebih banyak atlet balap, khususnya agar bisa menembus level internasional. Mengingat jumlah sport clubs Indonesia sangat banyak, mencapai 5.210 sport club. Jika dibina dengan serius, dari sport clubs tersebut seharusnya mampu melahirkan ribuan atlet,” jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum & Keamanan ini menerangkan, IMI dan KONI Pusat juga memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya kendaraan mobil untuk balap dengan setir di posisi kiri diberikan izin khusus bisa masuk ke Indonesia. Sehingga para atlet balap Indonesia bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk berlatih di dalam negeri.

“Berbagai kejuaraan balap mobil internasional selalu menggunakan mobil balap dengan posisi setir di sebelah kiri. Tak heran jika para atlet seringkali kesulitan beradaptasi jika bertanding di luar negeri. Jika mobil balap setir kiri tersebut diizinkan masuk ke Indonesia, para atlet bisa berlatih maksimal, sekaligus bisa mempersembahkan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia,” pungkas Bamsoet.

(Redaksi)

Continue Reading

Hukum

Terkait Ijin Miras Sultan B Najamudin; Terima Kasih Bapak Presiden Telah Mendengarkan Kami

Published

on

Spread the love

.

Jakarta Suarametropolitan.com – Beberapa jam yang lalu kita telah bersama-sama mendengarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang telah mencabut Perpres investasi Miras.

Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasar pada Perpres itu, industri miras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber baik investor asing maupun investor domestik. Selain itu, dengan izin tersebut koperasi hingga UMKM juga dapat menyuntikkan investasi kepada industri miras.

Dalam keterangan resminya Selasa (02/02/2021), Wakil Ketua DPD RI, Sultan M Najamudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya.

“Saya salut dan bangga kepada Bapak Presiden, dengan cepat beliau langsung memutuskan untuk mencabut Perpres yang baru saja diteken beberapa hari lalu,” ujarnya.

Senator muda tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun ormas dan elite politik yang telah menolak berlakunya Perpres mengenai miras tersebut.

“Keputusan pencabutan Perpres ini bukan hanya bentuk kebesaran hati pemimpin nasional Bapak Jokowi untuk mendengarkan aspirasi dari setiap pihak. Tapi lebih dari itu, pemerintah telah menunjukkan bahwa kita hidup dalam situasi demokrasi yang tetap mengedepankan kedaulatan rakyat, tambahnya.

Kedepan senator muda tersebut ingin kehidupan demokrasi di Indonesia ingin dijalankan dengan ekspresi yang baik.

“Kemarin kehidupan kenegaraan kita selalu dihantui oleh munculnya berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan, selain juga karakter demokrasi kita yang mengarah pada post-democracy, dan situasi bias politik yang tengah berjalan selalu menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi. Dan hari ini bapak Jokowi membuktikan bahwa kita sedang berjalan ke arah yang benar dalam kehidupan berbangsa serta bernegara,” tutupnya.

(Redaksi)

Continue Reading

Berita Terpopuler