Palembang,SuaraMetropolitan – Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Feri Kurniawan, kembali mengkritik keras proses penanganan kasus penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan melalui anggota DPR RI.
Menurut Feri, seharusnya dana CSR itu disalurkan langsung ke masyarakat melalui program Bina Lingkungan (BL) dan Program Kepedulian (PK), seperti yang dilakukan oleh beberapa BUMN yang bahkan membentuk badan pengelola CSR khusus. “Penyaluran lewat politisi sama saja menjadikan CSR sebagai bahan kampanye politik dan ruang untuk operasional yang tidak diaudit,” katanya.
Namun kritik tajam MAKI tidak hanya menyasar politisi, tapi juga KPK sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. “KPK seolah menjalankan ‘program irit tersangka’. Padahal pengakuan Satori menyebut mayoritas anggota Komisi XI menerima anggaran CSR, tapi tersangka yang ditetapkan baru dua orang,” ungkap Feri.
Baca juga: Misteri 2 Mobil Dinas Land Cruiser di Anggaran PALI: Heri Amalindo Sindir “Kreatifitas Ilegal”
Feri mempertanyakan sikap KPK yang terkesan lamban dan pilih kasih dalam menetapkan tersangka. “Kalau hanya dua orang yang ditetapkan tersangka, publik boleh bertanya: apakah ini sebuah ‘pertunjukan sandiwara’ agar kasus ini terlihat diusut, tapi sebenarnya pembenahan sistem dan penyelesaian kasus besar sengaja dihindari?” kritiknya.
Lebih jauh, Feri mendesak KPK agar tidak hanya fokus pada pelaku ‘kelas kecil’ saja, tapi berani mengusut seluruh rantai dan jaringan politik yang terlibat. “Jangan sampai KPK hanya menangkap ikan kecil, sementara ikan besar masih bebas berkeliaran,” ujarnya dengan nada sinis.
Feri menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tuntas dan transparan agar kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi tidak terus terkikis. “Kalau KPK benar-benar serius, harus berani melawan arus politik dan tidak takut menjatuhkan tersangka dari level manapun,” pungkasnya.
