Lahat,SuaraMetropolitan – Di tengah seruan Presiden untuk menghemat anggaran dan hidup sederhana, DPRD Kabupaten Lahat justru menganggarkan Rp1,6 miliar untuk membeli iPad bagi 40 anggotanya. Setiap perangkat ditaksir bernilai Rp40 juta. Kebijakan ini langsung disambar kritik keras dari Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( K MAKI) Feri Kurniawan.
“Ini absurd dan tidak tahu malu. Saat rakyat diminta menahan lapar dan pemerintah bicara efisiensi, anggota DPRD Lahat malah sibuk belanja iPad mewah. Wakil rakyat atau selebgram?” tegas Feri, kepada SuaraMetropolitan Sabtu (21/6/2025).
Menurutnya, pengadaan perangkat mewah itu bukan hanya tidak etis, tapi juga mengindikasikan krisis moral anggaran di tubuh legislatif daerah. Ia mempertanyakan dasar kebutuhan pengadaan, apalagi dengan nilai fantastis di tengah ketimpangan ekonomi rakyat.
Baca juga: K MAKI Kritik Konsorsium Pabrik Pusri IIIB: Adhi Karya Rp1,4 T, Kerja Apa?
“iPad bukan kebutuhan mendesak. Ini bukan soal kerja, ini soal selera elit yang dibungkus kedinasan. DPRD Lahat mempermainkan uang rakyat!” katanya lantang.
Feri menantang Kementerian Dalam Negeri, inspektorat, dan aparat penegak hukum untuk tidak tutup mata. MAKI bahkan menyatakan siap membawa perkara ini ke KPK bila ditemukan dugaan mark-up atau penyalahgunaan anggaran.
“Jangan karena ini ‘resmi’, lalu diam saja. Banyak korupsi lahir dari kebijakan yang kelihatannya sah. Tapi secara moral, ini perampasan kepercayaan publik,” ungkapnya.
Baca juga: Sumsel Bukan Hanya Pasar, Tapi Jalur Utama Sabu ke Jakarta
Lebih lanjut, ia menyebut DPRD Lahat telah gagal menunjukkan empati sosial. Di saat infrastruktur desa terbengkalai, pelayanan publik pincang, mereka justru menambah daftar belanja barang mewah.
“Lahat bukan Silicon Valley. Kalau memang niatnya kerja, cukup pakai laptop atau ponsel standar. Ini bukan soal teknologi, ini soal nafsu,” pungkas Feri.
Hingga kini, belum ada pernyataan dari Ketua DPRD Lahat maupun Sekretariat Dewan soal alasan pengadaan iPad dengan nilai sebesar itu. Publik pun mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang diwakili oleh para wakil rakyat ini?
