Berita Daerah

Kajati Sumsel Rombak Struktur, Posisi Aspidsus Kini Dijabat Adhryansah

×

Kajati Sumsel Rombak Struktur, Posisi Aspidsus Kini Dijabat Adhryansah

Sebarkan artikel ini
Tampak suasana Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat baru dalam struktur Kejati Sumsel, Selasa (24/7/2025), di Aula Kantor Kejati Sumsel. 

Palembang,SuaraMetropolitan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kajati Sumsel), Dr. Yulianto, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat baru dalam struktur Kejati Sumsel, Kamis (24/7/2025), di Aula Kantor Kejati Sumsel.

Salah satu jabatan strategis yang mengalami pergantian adalah Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus). Umaryadi, S.H., M.H. resmi digantikan oleh Dr. Adhryansah, S.H., M.H., dalam rotasi yang disebut sebagai bagian dari penyegaran internal dan penguatan komitmen penegakan hukum yang berintegritas.

Selain jabatan Aspidsus, beberapa posisi penting lainnya juga turut mengalami perubahan. Di antaranya:

Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejati Sumsel, menggantikan Pipuk Firman Priyadi, S.H., M.H.

Dandeni Herdiana, S.H., M.H. sebagai Asisten Pidana Umum, menggantikan Wahyudi, S.H., M.Hum.

Sumantri, S.H. sebagai Kajari Ogan Komering Ilir, menggantikan Hendri Hanafi, S.H., M.H.

Rudhy Parhusip, S.H., M.H. sebagai Kajari OKU, menggantikan Choirun Parapat, S.H., M.H.

Zulfahmi, S.H., M.H. sebagai Kajari Muara Enim, menggantikan Rudi Iskandar, S.H., M.H.

Retno Setyowati, S.H., M.Hum. sebagai Kajari Empat Lawang, menggantikan Eryana Ganda Nugraha, S.H., M.Hum.

Oktafian Syah Effendi, S.H., M.H. menggantikan Andri Juliansyah, S.Kom., S.H., M.M., M.H. sebagai Kajari OKU Timur

Musa, S.H., M.H. menggantikan Eben Neser Silalahi, S.H., M.H. sebagai Kajari Ogan Ilir.

 

Sementara beberapa jabatan yang sebelumnya kosong di isi oleh;

Asisten Bidang Intelijen, Dijabat oleh Totok Bambang Sapto Dwidjo, S.H., 

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Dijabat oleh, Chairul Fauzi, S.H., M.H. 

Asisten Bidang Pengawasan, Dijabat oleh Farhan, S.H., M.H.

Kajari Lubuk Linggau, Dijabat oleh Suwarno, S.H., M.H.

Kajari Musi Rawas, Dijabat oleh, Vivi Eka Fatma, S.H., M.Kn.

Koordinator pada Kejati Sumsel, Dijabat oleh, Abdul Halim, S.H., M.H.

Baca juga: Diskon BPHTB Pasar Cinde, K MAKI: Pernyataan Aspidsus Janggal, Perwali Bukan Buatan Tersangka!

Pelantikan turut disaksikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Alkana Yudha, S.H., M.H., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Andreas Purwanto Setiadi, S.H., M.H., untuk pejabat eselon II. Sementara itu, saksi untuk pejabat eselon III adalah Asisten Pembinaan, Zainul Arifin, S.H., M.H., serta Asisten Pidana Militer, Kolonel Laut Yuli Wibowo, S.H., M.H.

Dalam arahannya, Kajati Sumsel menegaskan pentingnya pelantikan ini sebagai langkah nyata memperkuat integritas dan kinerja institusi.

Baca juga: Dana Desa untuk Suap APH? OTT di Lahat Seret ASN, Kades, dan Ketua Forum APDESI

“Saya ingin semua jajaran menjadikan wilayah hukum Kejati Sumsel sebagai zona integritas yang tidak hanya bebas dari korupsi, tapi juga berprestasi dalam kinerja,” tegas Yulianto.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh satuan kerja wajib mengakselerasi pelaksanaan program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, menjadikan Kajati Sumsel sebagai role model dalam tata kelola bebas korupsi dan birokrasi bersih.

Dari sisi capaian, Kejati Sumsel patut berbangga. Berdasarkan monitoring Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI per 22 Juli 2025, Kejati Sumsel berada di peringkat pertama secara nasional untuk Kinerja Berbasis Anggaran, dengan realisasi mencapai 58,72 persen.

Kajati juga menekankan arah kebijakan prioritas kepada para pejabat yang baru dilantik, yaitu:

  • Penanganan perkara korupsi besar (big fish) dengan orientasi pengembalian kerugian negara
  • Implementasi restorative justice pada perkara pidana umum
  • Penguatan peran intelijen, datun, pidana militer, dan pengawasan
  • Peningkatan pemberitaan positif dan optimalisasi media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum percepatan reformasi birokrasi dan pembaruan semangat pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.

Tinggalkan Balasan