Jakarta,SuaraMetropolitan – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang dinilai sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keselamatan di jalan raya masih menjadi isu serius yang membutuhkan penanganan lebih sistematis.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Korps Lalu Lintas Polri.
“Tentu, kondisi keselamatan di jalan raya ini berada pada titik yang mengkhawatirkan, karena dengan populasi 287 juta jiwa, ini 2025 saja angkanya fantastis kecelakaan kita di lalu lintas, jadi menyentuh angka 26,33 per 100 ribu penduduk,” ujar Saadiah, Jumat (13/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Saadiah mengungkapkan bahwa data kecelakaan lalu lintas memperlihatkan tren yang cukup memprihatinkan. Pada tahun 2024, jumlah kecelakaan tercatat sekitar 152 ribu kejadian. Angka itu bahkan meningkat pada tahun berikutnya.
“Saya mengangkat data di tahun 2024, jumlah laka menyentuh angka 152 ribu per tahun. Sementara di tahun 2025 berdasarkan data Kepolisian RI angka laka naik menjadi 155 ribu 433 kejadian dengan korban meninggal dunia mencapai 75.550 jiwa,” jelasnya.
Ia menilai capaian tersebut masih sangat jauh dari target nasional yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan.
“Dimana angka ini menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar, hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan target rencana umum nasional keselamatan yang mematok ambang batas ada pada 9,53 kematian sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2022,” jelasnya.
Baca juga: Santunan Rp71 Miliar Digelontorkan Jasa Raharja Sumsel, Fatality Kecelakaan Turun di 2025
Saadiah juga menyoroti bahwa tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih jauh di atas standar keselamatan global yang ditetapkan World Health Organization.
“Ini fenomena yang tidak hanya menempatkan Indonesia jauh di bawah standar keamanan global WHO di bawah 10 per 100 ribu jiwa. Jadi kita berada pada 26,33, dan ini menegaskan bahwa risiko kematian di jalan raya masih menjadi ancaman nyata yang menuntut penanganan sistem yang lebih agresif,” ungkapnya.
Terkait arus mudik, Saadiah menegaskan bahwa mobilitas masyarakat menjelang hari raya tidak boleh dianggap sebagai aktivitas tahunan biasa.
“Olehnya itu kami memberikan semacam masukan dan rekomendasi agar mudik ini tidak sekadar rutinitas pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain tetapi dia adalah pertaruhannya nyawa rakyat,” ucapnya.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga mendorong adanya perubahan pendekatan dalam kebijakan transportasi nasional, dari sekadar mengatur lalu lintas menjadi memastikan keselamatan pengguna jalan.
“Dengan angka fantastis ini yang menyentuh 26 per 100 ribu penduduk di tahun 2025 hampir 3 kali lipat dari target nasional harus ada pergeseran paradigma dari sekadar mengatur lalu lintas menjadi menjamin lalu lintas,” paparnya.
Sebagai langkah konkret, Saadiah menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas.
“Catatan saya dalam rapat ini yang pertama adalah kebijakan keselamatan perlu diprioritaskan pada pengurangan tingkat keparahan kecelakaan,” usulnya.
Selain itu, pengendalian dan pengawasan terhadap kecepatan kendaraan di ruas jalan yang berisiko tinggi juga perlu diperkuat.
“Kedua, pengendalian dan pengawasan kecepatan di ruas berisiko tinggi perlu diperkuat secara konsisten dan kepatuhan penggunaan perlengkapan keselamatan khususnya bagi pengendara motor harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memperketat pembatasan perjalanan mudik jarak jauh serta meningkatkan kapasitas program mudik gratis bagi masyarakat.
“Dan salah satu solusi yang diambil pemerintah yang kami apresiasi adalah memberikan pembatasan ketat mudik jarak jauh dan kompensasinya kapasitas mudik gratis yang saat ini dinaikkan lebih banyak lagi,” kata Saadiah.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi strategi jangka panjang yang terus diperkuat melalui sinergi antara DPR dan pemerintah.
“Ini tentu kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan kompensasi semacam ini juga bisa menjadi satu legasi antara Komisi V bersama juga dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” pungkasnya. (*)
