Connect with us

Hukum

KPK Geledah Kantor Rekanan Lelang Proyek Yogyakarta

Published

on

Sumber gambar di dapat dari google
Spread the love

Suarametropolitam.com, Karanganyar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Manira Arta Mandiri milik GJ Ana Kusuma di Baturan, Colomadu, Karanganyar, Rabu malam, Agustus 2019. Penggeledahan itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) Jaksa Kejari Yogyakarta dalam kasus dugaan suap proyek drainase di Yogyakarta.

Pantauan Liputan6.com, sejumlah petugas KPKmendatangi bangunan kantor PT Manira Arta Mandiri yang beralamat di Perumahan Fajar Indah Dusun Kronggahan RT 05 RW 09, Baturan, Colomadu, Karanganyar pada Rabu malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Selanjutnya, petugas membuka sejumlah pintu yang disegel KPK untuk melakukan penggeledahan. Ketua RW setempat juga diminta untuk menyaksikan proses penggeldehan. Bahkan, selama proses penggeledehan bangunan kantor tersebut dijaga petugas polisi dengan senjata lengkap.

Saat proses penggeledehan, ayah GJ Ana Kusuma, Waseso tampak mendatangi lokasi penggeledahan. Hanya saja, ia tidak bisa masuk ke dalam ruangan kantor dan hanya duduk-duduk di depan teras.

Proses penggeledahan berlangsung secara tertutup. Sejumlah karyawan perusahaan kontraktor milik GJ Ana Kusuma juga terlihat membantu untuk menunjukkan dokumen dan berkas lainnya yang dibutuhkan petugas KPK.

Setelah menggeledah selama empat jam lebih, akhirnya sebanyak sembilan petugas KPK keluar dari dalam kantor tersebut sekitar pukul 00.25 WIB, Kamis dinihari. Petugas tampak membawa sebanyak tiga koper dan satu kardus yang kemungkinan berisi berkas dan dokumen hasil penggeledahan.

Ayah GJ Ana Kusuma, Waseso membenarkan jika petugas KPK menggeledah kantor putrinya pada Rabu malam. Penggeledahan itu dilakukan setelah sejumlah pintu di kantor anaknya itu disegel KPK pasca penangkapan putrinya yang tersangkut dugaan kasus suap proyek drainase di Yogyakarta.

“Penggeledahan kan memang SOP KPK setelah kantor disegel. Yang digeledah meliputi ruangan kerja Ana,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua RW 09 Kronggahan, Tjeng Haedar yang dipanggil KPK untuk menyaksikan proses penggeledahan. Hanya saja ketika ditanya mengenai apa saja yang dibawa KPK, ia mengaku tidak begitu tahu isinya.

“Saya disuruh teken saja lembaran-lembaran kertas sebagai saksi. Kalau materi dan kontennya penggeledahan, saya tidak tahu,’ katanya.

Seperti diketahui GJ Ana Kusuma merupakan Direktur PT Manira Arta Mandiri yang tersangkut dalam dugaan kasus suap proyek pembangunan drainase Jalan Supomo, Yogyakarta. Dalam kasus tersebut KPK juga berhasil melakukan OTT kepada Jaksa Kejari Yogyakarta, Eka Safitra. Tak hanya itu, seorang Jaksa Kejari Surakarta, Satriawan Sulakson ikut ditetapkan sebaga tersangka dalam kasus itu.

Sumber : Liputan6, Fajar

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Terkait Ijin Miras Sultan B Najamudin; Terima Kasih Bapak Presiden Telah Mendengarkan Kami

Published

on

Spread the love

.

Jakarta Suarametropolitan.com – Beberapa jam yang lalu kita telah bersama-sama mendengarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang telah mencabut Perpres investasi Miras.

Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasar pada Perpres itu, industri miras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber baik investor asing maupun investor domestik. Selain itu, dengan izin tersebut koperasi hingga UMKM juga dapat menyuntikkan investasi kepada industri miras.

Dalam keterangan resminya Selasa (02/02/2021), Wakil Ketua DPD RI, Sultan M Najamudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya.

“Saya salut dan bangga kepada Bapak Presiden, dengan cepat beliau langsung memutuskan untuk mencabut Perpres yang baru saja diteken beberapa hari lalu,” ujarnya.

Senator muda tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun ormas dan elite politik yang telah menolak berlakunya Perpres mengenai miras tersebut.

“Keputusan pencabutan Perpres ini bukan hanya bentuk kebesaran hati pemimpin nasional Bapak Jokowi untuk mendengarkan aspirasi dari setiap pihak. Tapi lebih dari itu, pemerintah telah menunjukkan bahwa kita hidup dalam situasi demokrasi yang tetap mengedepankan kedaulatan rakyat, tambahnya.

Kedepan senator muda tersebut ingin kehidupan demokrasi di Indonesia ingin dijalankan dengan ekspresi yang baik.

“Kemarin kehidupan kenegaraan kita selalu dihantui oleh munculnya berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan, selain juga karakter demokrasi kita yang mengarah pada post-democracy, dan situasi bias politik yang tengah berjalan selalu menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi. Dan hari ini bapak Jokowi membuktikan bahwa kita sedang berjalan ke arah yang benar dalam kehidupan berbangsa serta bernegara,” tutupnya.

(Redaksi)

Continue Reading

Budaya

Dihadapan Keluarga Besar Putra-Putri Polri, Bamsoet Ingatkan Tingginya Angka Kejahatan Siber di Indonesia

Published

on

Spread the love

 

JAKARTA Suarametropolitan.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti tingginya angka kejahatan Siber di Indonesia yang naik hampir empat kali lipat selama pandemi Covid-19. Terlihat pada periode Januari hingga Agustus 2019, jumlah serangan siber mencapai 39,3 juta. Sedangkan pada periode Januari hingga Agustus 2021, naik drastis menjadi hampir 190 juta serangan siber.

“Tingginya serangan siber tersebut seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 73,7 persen. Artinya sekitar 199 juta jiwa dari total 270 juta penduduk Indonesia telah menggunakan akses internet. Namun sayangnya, kemampuan adaptasi kita dalam membangun literasi teknologi masih rendah,” ujar Bamsoet dalam Musyawarah Nasional ke-V Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP), di Jakarta, Senin (1/3/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, menurut hasil survei literasi digital Nasional 2020 yang dilakukan Kementerian KOMINFO pada November 2020, indeks literasi digital Indonesia belum mencapai skor “baik” dengan indeks 4. Baru sedikit di atas kategori “sedang” dengan indeks 3.

“Butuh kecerdasan bersama yang didukung segenap elemen bangsa, khususnya organisasi kemasyarakatan seperti KBPP, untuk menghadirkan ruang siber yang bersih, terbebas dari polusi kejahatan maupun penyebaran hoax dan hate speech,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, sebagai sebuah organisasi, KBPP yang dimimpin oleh Bimo, maupun ormas lainnya akan selalu dihadapkan pada tantangan dan dinamika zaman. Untuk dapat bertahan, setidaknya perlu memperhatikan tiga komitmen. Pertama, komitmen untuk membangun soliditas organisasi, merapatkan barisan di semua lini, tidak mudah terpecah belah, dan menjadikan visi organisasi sebagai cita bersama yang menyatukan segenap kader KBPP.

“Kedua, komitmen mengoptimalkan potensi diri dan sumberdaya yang dimiliki KBPP untuk berperan serta dan berkontribusi dalam pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan nasional, melalui berbagai media dan saluran partisipasi. Selaras dengan hakikat fungsi pendirian ormas, yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Bamsoet.

Hal ketiga, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, perlu komitmen untuk tetap konsisten dalam mengaktualisasikan diri melalui berbagai program dan kegiatan organisasi, membangun sinergi dengan organisasi lain. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju, adil dan sejahtera, dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologi bersama.

“Saya yakin dalam penyelenggaraan MUNAS ke-5 KBPPP kali ini, ketiga komitmen tersebut dapat diimplementasikan sebagai kesadaran kolektif segenap kader KBPP. Dengan memegang teguh tiga komitmen tersebut, saya yakin KBPPP akan tumbuh menjadi organisasi yang semakin maju dan disegani,” pungkas Bamsoet.

 

(Bamsoet)

Continue Reading

Budaya

Sultan HB X: Kendaraan Bermotor Warga Jogjakarta Bebas Denda Atminitratif

Published

on

Spread the love

 

Yogjakarta, Suarametropolitan.com – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan keringanan bebas biaya adminitratif untuk kendaraan bermotor bagi warga Jogjakarta.

Bebas biaya tersebut, seperti dalam video unggahan di berbagai media sosial, yang menerangkan bahwa Sultan HB X menjelaskan perihal sebagai berikut.

 

(SupadiTW)

Continue Reading

Berita Terpopuler