Connect with us

Hukum

KPK Tetapkan Sekda Jabar sebagai Tersangka Suap Terkait Proyek Meikarta

Published

on

KOMPAS.com/AGIE PERMADI Para Terdakwa kasus suap perizinan pembangunan Meikarta tengah mendengarkan surat tuntutan yang dibacakan Jaksa KPK
Spread the love

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam pusaran korupsi proyek Meikarta.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, Iwa diduga menerima suap dari PT Lippo Cikarang terkait Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Saut menyebut, Iwa meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Neneng Rahmi kemudian mendapatkan Informasi bahwa tersangka IWK (Iwa) meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi,” kata Saut dalam konferensi pers, Senin (29/7/2019).

Saut menuturkan, pada Desember 2017, Iwa telah menerima uang sebesar Rp 900 juta dari Neneng melalui perantara. Neneng mendapat uang tersebut dari PT Lippo Cikarang pada bulan yang sama.

Kasus ini bermula ketika Neneng menerima pengajuan Rancangan Perda RDTR pada April 2017. Saat itu, Neneng diajak Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk bertemu pimpinan DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi.

“Pada pertemuan tersebut Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari Pimpinan DPRD terkait pengurusan tersebut,” ujar Saut.

Singkat cerita, Raperda RDTR Kabupaten Bekasi itu disetujui oleh DPRD Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan.

Namun, raperda tidak segera dibahas oleh POKJA Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD) meski dokumen pendukung sudah diberikan.

“Didapatkan Informasi bahwa agar RDTR diproses, Nenemg Rahmi harus bertemu dengan tersangka IWK, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,” kata Saut.

Setelah itu, barulah Neneng mengetahui kalau ia harus menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Iwa sebagai syarat memuluskan proses pembahasan raperda RDTR di tingkat provinsi.

Iwa diduga melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Neneng telah lebih dulu dipenjara karena terlibat dalam kasus perizinan proyek pembangunan Meikarta. Neneng divonis empat tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

 

 

Sumber, Kompas.com

Penulis: Ardito Ramadhan

Editor: Krisiandi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Budaya

Sultan HB X: Kendaraan Bermotor Warga Jogjakarta Bebas Denda Atminitratif

Published

on

Spread the love

 

Yogjakarta, Suarametropolitan.com – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan keringanan bebas biaya adminitratif untuk kendaraan bermotor bagi warga Jogjakarta.

Bebas biaya tersebut, seperti dalam video unggahan di berbagai media sosial, yang menerangkan bahwa Sultan HB X menjelaskan perihal sebagai berikut.

 

(SupadiTW)

Continue Reading

Hukum

Kembali Terjadi, Aksi Brutal Terhadap Jurnalis TV Nasional di Lampung Utara

Published

on

Spread the love

LAMPUNG UTARA (Suarametropolitan.com) – Aksi Brutal dan premanisme terhadap jurnalis kembali terjadi, hal ini di alami oleh Ardy Yohaba Jurnalis Stasiun Televisi Swasta Nasional (Indosiar). Pemukulan dan perampasan camera serta dihalangi tugas jurnalis yang tengah bertugas meliput pertandingan sepak bola Piala Bupati Cup 2020 Yang digelar pada Stadion Sukung Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung utara, jumat (27/08).

Pemukulan dan perampasan yang dilakukan oleh Ketua Panitia Bupati Cup Juanda Basri ketika hendak meminta Keterangan dari Pihak Panitia, penanggung jawab pertandingan, terkait adanya kericuhan soal Penilaian Skor pada pertandingan yang berlangsung kemarin.

“Kemarin saya hendak bermaksut untuk melakukan wawancara. Kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Lampung Utara Boy Salani. Mengenai Kericuhana Soal Penilaian Skor pertandingan Kemarin,” ucap Ardi Yohaba Kepada awak media.

Lanjutnya. Ketua Koni Kabupaten Lampung Utara, memberikan arahan supaya menemui Ketua Panitia Bupati Cup (Juanda Basri), karna kapasitas yang layak untuk di mintai wawancara adalah Ketua panitia.

“Saya ketika bertemu dengan ketua panitia bupati cup (Juanda Basri). Saya menunjukan identitas saya sebagai media dan menjelaskan kedatangan saya. Pas saya mau mewawancarai dia. Kamera saya di rampas dan dia marah serta ada pukulan yang di layangkan kepada saya tepat pas di pelipis muka saya, serta kamera saya rusak,” Jelasnya.

Atas perlakuan yang dialaminya, Ardy Yohaba bersama Deferi Zan (Ketua) dan Heri yanto (Sekertaris) Badriansyah dan jajaran Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (Dpc Awpi) Kabupaten Lampung Utara melaporkan peristiwa yang di alami nya ke Mapolres Lampung utara, laporan diterima langsung oleh Ka.Spkt. Ipda Pol. Irwanto, Unit Sentra Pelayanan (SPKT) dengan nomor Laporan Polisi : LP / 855 /B / VIII / 2020 / POLDA LAMPUNG / RES L.U.

(Sumber : AWPI Lampung)

Continue Reading

Hukum

Selangkah Lagi Abu Janda Dijebloskan ke Penjara, Saksi Pelapor Sudah Diperiksa, Begini Hasilnya

Published

on

Spread the love

JAKARTA- Polisi telah rampung memeriksa saksi pelapor terkait laporan yang dilayangkan terhadap Permadi Arya alias Abu Janda tentang dugaan ujaran kebencian.

Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) Judju Purwanto mengatakan, pihaknya sebagai pelapor Abu Janda telah diperiksa pada Sabtu (30/5).

“Sudah selesai pemriksaan (pada Sabtu 30 Mei),” kata Judju saat dikonfirmasi Pojoksatu, Senin (1/6).

Judju menyebut, ada 15 pertanyaan yang dilayangkan penyidik terhadap para saksi pelapor.

Dalam pemeriksaan itu, ia mengklaim bahwa pihaknya sangatlah kooperatif.

“Ada 15 pertanyaan (dari penyidik),” ungkapnya.

Diketahui, Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) telah mempolisikan Abu Janda pada 10 Desember 2019. Laporan itu teregistrasi di Bareskrim dengan surat STTL/572/XII/2019/Bareskrim

Bareskrim memulai penyelidikan terhadap laporan itu pada akhir Mei 2020. Penyelidikan itu dimulai dengan meminta keterangan Abu Janda sebagai saksi.

IKAMI melaporkan Abu Janda karena diduga telah melakukan ujaran kebencian lewat media sosial dengan menyebut bahwa teroris punya agama. Agama itu, kata Abu Janda, adalah Islam.

Sumber: Pojoksatu.id

Continue Reading

Berita Terpopuler