Palembang,SuaraMetropolitan – Upaya percepatan pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat terus dimatangkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar rapat pembahasan penyelesaian lahan Mozaik 5 dan Mozaik 6 sebagai langkah penting untuk memperlancar proses pembangunan. Rapat dipimpin Asisten I Pemprov Sumsel, Apriyadi, dan dihadiri langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, bertempat di Ruang Rapat Bina Praja, Jumat (28/11/2025).
Pada awal rapat, terungkap adanya kendala sertifikasi lahan yang dipicu sanggahan masyarakat terkait dua titik tersebut. Untuk Mozaik 5 dengan luas 82,80 hektare, sebanyak 61 warga menyampaikan tuntutan kompensasi. Sementara pada Mozaik 6 seluas 88,91 hektare, terdapat 41 warga yang mengajukan tuntutan serupa.
Sekda Erwin menjelaskan bahwa Pemkab Banyuasin telah beberapa kali melakukan mediasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan lahan tersebut.
Baca juga: Edukasi Pendaftaran Tanah di Talang Keramat, Warga Diingatkan Hindari Tumpang Tindih Lahan
“Masyarakat saat ini hanya menginginkan adanya perhatian dari pemerintah. Kalau untuk ganti rugi masyarakat tidak lagi mengharapkannya. Karena masyarakat sudah mengetahui bahwa dulunya tanah tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung.” jelasnya.
Ia menegaskan dukungan penuh Pemkab Banyuasin terhadap pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, termasuk memfasilitasi penyelesaian penanganan dampak sosial dari sanggahan masyarakat di Mozaik 5 dan 6. Di samping itu, pemerintah daerah juga mempercepat proses pensertifikatan lahan seluas 59,95 hektare bersama BPKAD dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, serta menyesuaikan dokumen revisi RTRW untuk perubahan fungsi kawasan dari Hutan Produksi Tetap menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Menanggapi masukan masyarakat, Asisten I Pemprov Sumsel menegaskan komitmen pemerintah memberikan perhatian, termasuk peluang pemberdayaan warga ketika pelabuhan mulai beroperasi.
Baca juga: Kerja Kolektif Berbuah Manis, Palembang Raih Penghargaan Kota Sehat Nasional
“Ini baru proses meningkatkan status dan memperjelas status lahan, kedepannya kemungkinan untuk masyarakat dapat dilibatkan dalam tenaga kerja jika pelabuhan Tanjung Carat sudah beroperasi.” ujarnya.
Menutup rapat, Apriyadi meminta dukungan penuh Pemkab Banyuasin dalam menjaga kelancaran proses pembangunan pelabuhan.
“Saya minta kepada teman-teman yang ada di Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk bantu menjaga, nanti kami dari Pemerintah Provinsi akan berusaha dan akan kami diskusikan lagi serta akan kami laporkan kepada Gubernur, mungkin akan dibentuk tim untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.” tutupnya. (*)
