Muaradua,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan bergerak cepat menanggapi laporan warga terkait kemunculan gajah liar di wilayahnya. Bupati OKU Selatan, Abusama, S.H., menerima audiensi Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan guna membahas langkah mitigasi di Kecamatan Buay Pemaca dan Kecamatan Buana Pemaca, Selasa (21/10/2025).
Pertemuan ini membahas penanganan lima individu gajah sumatra yang berada di kantong habitat Saka Gunung Raya. Satwa dilindungi tersebut belakangan kerap memasuki wilayah permukiman dan menimbulkan kekhawatiran warga sekitar.
Dalam kesempatan itu, Bupati Abusama menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BKSDA, dan masyarakat dalam mengatasi gangguan satwa liar, khususnya gajah.
Baca juga: Satu Raperda Disahkan, DPRD dan Pemkot Palembang Fokus Perkuat SP2J
“Pemkab OKU Selatan sangat mendukung upaya BKSDA dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, keselamatan dan ketenangan masyarakat juga menjadi prioritas utama,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Selatan, Teguh Setiawan, S.Hut., M.M., menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan jalur perlintasan gajah dan berkoordinasi dengan petugas lapangan untuk menjalankan langkah mitigasi yang ramah satwa.
Upaya tersebut meliputi penghalauan gajah ke habitat aslinya serta sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menghadapi situasi saat gajah liar mendekati permukiman.
Baca juga: Tidak Fair! Ketua DPRD Palembang Soroti Seleksi Direksi Tirta Musi Tanpa LHKPN
Audiensi ini diharapkan menghasilkan solusi efektif dan berkelanjutan, agar keberadaan gajah liar dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian alam dan mendorong mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar di wilayahnya.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Nagara Bhakti tersebut turut dihadiri Wakil Bupati OKU Selatan, Kapolres OKU Selatan (atau yang mewakili), Sekretaris Daerah, Asisten II, serta jajaran pejabat daerah seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PMD, Kasat Pol PP, Kalaksa BPBD, Camat Buay Pemaca, Camat Buana Pemaca, Kepala UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka, Kapolsek Buay Pemaca, Kapolsek Simpang, dan para Kepala Desa terkait. (*)
