Jakarta,SuaraMetropolitan – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun sebagai langkah untuk mengatasi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum di Indonesia. Usulan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan keagamaan agar setara dengan pendidikan umum.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Bidang Pendidikan yang digelar secara daring bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Sabtu (4/4/2026).
“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara Madrasah dan sekolah umum. Kita ingin memastikan pendidikan keagamaan berjalan beriringan dengan semangat Asta Cita serta direktif Bapak Presiden dalam mencetak generasi unggul yang berkualitas,” tegas Menag.
Ia merinci, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program prioritas, antara lain revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, digitalisasi pembelajaran Rp10,9 triliun, bantuan buku tulis gratis Rp159 miliar, serta program Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.
Baca juga: Tergerus Zaman, Tukang Sol Sepatu di Palembang Mengeluh Sepi dan Pendapatan Menurun
“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka,” tegasnya.
Fokus utama dalam usulan tersebut salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana yang dinilai masih menjadi persoalan mendasar. Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan menyasar 7.131 lembaga pendidikan, yang terdiri dari 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Menag menyoroti masih banyaknya kondisi bangunan madrasah yang membutuhkan perhatian serius. Ia menilai, kualitas sarana dan prasarana menjadi indikator penting dalam menunjukkan keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.
Baca juga: Pengawasan Diperketat, Polda Sumsel Cek Kelayakan Senpi Anggota
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Saat ini, jangkauan MBG di madrasah dan pondok pesantren baru mencapai 10–12 persen, tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai 80 persen.
“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujar Menag.
Ia menambahkan, pondok pesantren memiliki kesiapan ekosistem dalam mendukung program tersebut.
“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” pungkasnya. (*)
