Palembang,SuaraMetropolitan – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengundang Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam rangka penyampaian opini terkait maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi Ombudsman terhadap kualitas pelayanan publik di kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, Muh Adrian Agustiansyah mengatakan pihaknya memanggil langsung Wali Kota Palembang untuk menyampaikan hasil opini layanan.
“Kita memanggil Walikota Palembang langsung karena kita akan menyampaikan hasil opini terkait layanan,” katanya, Kamis (12/2/2026).
Muh Adrian menyampaikan, berdasarkan penilaian Ombudsman terhadap 10 kabupaten/kota ditambah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang memperoleh nilai tertinggi.
“Alhamdulillah dari 10 kabupaten kota plus provinsi Sumsel yang kami nilai kemarin pemerintah kota Palembang ini mendapat nilai yang paling tinggi dari 10 institusi yang kami nilai tersebut tentu saja kami menganggap ini hal yang positif karena walau bagaimanapun Palembang ini adalah barometer bagi kabupaten kota apalagi Palembang ini adalah ibukota provinsi Sumsel tentu mereka akan menjadi pusat pandangan dari semua orang dan ini dipikirkan oleh Bapak Walikota pada opini di kemarin mendapat nilai terbaik,” ujarnya.
Baca juga: Panitia Liga Pelajar Piala Wali Kota Palembang Bantah Isu Kericuhan
Meski demikian, Ombudsman tetap memberikan sejumlah catatan. Ia menjelaskan bahwa Ombudsman telah melakukan kajian terkait masalah penerangan jalan umum (PJU) lampu jalan pada tahun 2023 serta kajian terkait penerbitan surat pengakuan hak (SPH).
“Tapi walaupun demikian ada beberapa catatan dari kami karena 2 tahun yang lalu kami melakukan kajian bernama kajian masalah lampu Jalan tahun 2023 kedua kajian terkait masalah penerbitan sph,” jelasnya.
Muh Adrian menyebut, sebagian rekomendasi kajian lampu jalan sudah dilaksanakan, namun masih ada beberapa hal yang belum tuntas. Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan karena selama ini menjadi laporan berulang masyarakat.
“Laporan berulang Pak kalau sekarang masih di lampu jalan makanya momen ini Alhamdulillah Pak Walikota datang langsung mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh Walikota secara konferensif,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Palembang memiliki layanan publik yang sangat banyak, sehingga laporan masyarakat tetap ada dan harus menjadi perhatian serius.
Baca juga: TERUNGKAP! 56 Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higienis Masih Beroperasi di Palembang
“Mal administrasi di tingkat pemerintah kota karena pemerintah kota ini memang dengan layanan yang banyak sekali mulai dari ptsp-nya dukcapilnya dinas pendidikannya dinas sosialnya pasti laporan-laporan dari masyarakat tetap ada,” ujarnya.
Muh Adrian berharap seluruh rekomendasi dapat dituntaskan dalam waktu satu bulan karena akan berkaitan dengan pelaksanaan survei opini tahun 2026 yang direncanakan pada Mei mendatang.
“Kami berharap dalam waktu 1 bulan ini sudah bisa dituntaskan karena ini ada kaitannya kita akan melakukan penyelenggaraan survei opini 2026 yang mungkin akan dilaksanakan pada bulan 5 nanti,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan rasa syukur atas undangan Ombudsman Sumsel dan menegaskan komitmennya untuk memperbaiki pelayanan publik di Kota Palembang.
“Alhamdulillah syukur hari ini saya diundang dari ombudsman Provinsi Sumatera Selatan kaitan penyampaian opini masalah administrasi pelayanan mal administrasi ada beberapa hal tadi sudah dipaparkan semua yang menjadi catatan bagi saya saya sepakat dengan kepala ombudsman bahwa pimpinan harus punya komitmen dalam memperbaiki semua pelayanan yang ada,” kata Ratu Dewa.
Baca juga: Kasus Diabetes Anak Meningkat, Usia 6 Tahun Sudah Cuci Darah
Ia menyebut terdapat dua catatan utama bagi Pemerintah Kota Palembang, yakni administrasi pelayanan penerangan lampu jalan umum (PJU) yang berada di bawah Dinas Perhubungan, serta pelayanan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Dinas Perkimtan.
“Yang menjadi catatan buat pemerintah kota ada dua pertama administrasi pelayanan dibidang penerangan lampu jalan umum (PJU) OPD nya Dinas perhubungan yang kedua pelayanan dibidang pertanahan OPD pengampunya ada di Dinas Perkimtan,” ujarnya.
Namun menurut Ratu Dewa, Ombudsman juga menyinggung persoalan lain yang akan menjadi perhatian pemerintah kota, seperti kemacetan, persampahan, dan titik genangan air.
“Maka dari itu hal lain masalah seperti kemacetan yang menjadi catatan masalah persampahan dan titik genangan air saya kira sudah dipaparkan semua dan segera kita tindaklanjuti,” katanya.
Ratu Dewa menegaskan akan segera menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. Ia mengaku telah memerintahkan Inspektorat Kota Palembang untuk segera melaksanakan seluruh rekomendasi tersebut, termasuk mengecek persoalan lampu jalan yang rusak.
“Kalau saya sudah dapat catatan maka siang ini saya minta ibu inspektorat untuk segera ditaati dan dilaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari Ombudsman contohnya tadi malam administrasi penerangan lampu jalan umum bagaimana caranya agar cepat menangani menghidupkan kembali lampu-lampu jalan yang rusak saya sudah minta ke ibu inspektur untuk melakukan pengecekan datanya berapa seluruh totalnya berapa yang rusak yang butuh perbaikan pemasangan lampu baru termasuk begitu juga masalah pelayanan bidang pertanahan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan berdasarkan catatan pemerintah kota, jumlah lampu jalan yang mati mencapai sekitar 7.000 unit. Karena itu, Pemkot Palembang akan menjadikan perbaikan lampu jalan sebagai prioritas tahun ini, dengan mengganti sistem menggunakan solar cell.
“Berdasarkan catatan saya lampu jalan yang mati sekitar 7000-an makanya tahun ini akan menjadi prioritas kita tetapi kita ganti dengan sistem solar cell kita anggarkan hampir dua ribuan lampu,” tutupnya.
