Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kota Palembang menegaskan pentingnya administrasi kependudukan sebagai dasar dalam percepatan layanan publik. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menekankan bahwa data kependudukan yang rapi, akurat, dan terintegrasi merupakan elemen strategis dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
“Administrasi yang rapi, akurat, dan terintegrasi menjadi acuan penting bagi kepala daerah dalam merumuskan pembangunan, termasuk kebijakan untuk masyarakat miskin, kaum marginal, dan kelompok rentan,” kata Aprizal.
Ia menuturkan bahwa administrasi kependudukan memiliki manfaat besar bagi masyarakat, mulai dari pemenuhan hak memperoleh Kartu Keluarga, KTP, hingga akta kelahiran. Menurutnya, data kependudukan yang valid juga sangat membantu penyaluran program-program bantuan nasional agar tepat sasaran.
Aprizal mengimbau camat dan jajaran pengampu untuk memperkuat koordinasi serta aktif mensosialisasikan pentingnya administrasi kependudukan kepada masyarakat, termasuk berkolaborasi dengan para kepala KUA.
Baca juga: PBG Rumah Dinas BRI Dipersoalkan, Peran DPMPTSP dan PUPR Palembang Dipertanyakan
“Kami ingin pelayanan administrasi benar-benar menjangkau seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong dukungan fasilitas kendaraan operasional seperti sepeda motor di setiap kecamatan dan kelurahan guna mempercepat pelayanan mobile.
“Petugas bisa menjangkau hingga ke lorong-lorong,” kata Aprizal.
Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) sendiri digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Palembang pada Selasa (18/11/2025) di Ballroom Golden Sriwijaya Building. Kegiatan ini diikuti kepala seksi kecamatan, sekretaris kelurahan, serta petugas Kantor Urusan Agama (KUA).
Baca juga: Dua Kali Mangkir Pemeriksaan, WS Tersangka Kredit Bermasalah BRI Ditahan Kejati Sumsel
Pelaksana tugas Disdukcapil Palembang, Allan Gunnery, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman petugas pelayanan dalam mengelola dokumen kependudukan secara benar, tertib, akurat, dan terintegrasi.
“Administrasi kependudukan adalah dasar dari seluruh pelayanan, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan hingga kesejahteraan sosial. Melalui sosialisasi ini, kami berharap kualitas pelayanan publik bisa semakin baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Disdukcapil Palembang saat ini memiliki sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang masing-masing melayani dua hingga tiga kecamatan, sehingga layanan administrasi kependudukan kini kembali bisa dilakukan langsung di kecamatan.
“Di akhir November, kami juga akan melaunching layanan digital administrasi kependudukan. Ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat selain layanan tatap muka di kecamatan,” kata Allan. (*)
