BeritaBerita Daerah

Pemkot Palembang Usulkan 6.211 ASN Baru Ke KemenPANRB

69
×

Pemkot Palembang Usulkan 6.211 ASN Baru Ke KemenPANRB

Sebarkan artikel ini
Ratu Dewa, Pj Walikota Palembang saat memimpin apel gabungan di Benteng Kuto Besak (BKB), Senin 5 Februari 2024, (Foto.Ist)

Palembang,SuaraMetropolitan

Penjabat Walikota Palembang (Pj) Ratu Dewa melalui Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) , mengusulkan 6.211 formasi ASN PPPK dan CPNS tahun 2024 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Hal ini juga mengacu pada aturan kemenpan UU Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana Honorer di lingkup Pemerintah harus sudah dihapuskan pada Desember 2024.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Dalam hal ini juga, Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan Pegawai ASN, kami harapkan Saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024.

Baca juga : K- Maki Sumsel Pertanyakan Keberanian Pemkot Palembang Terkait Pembongkaran Cold Storage

Menurut Pj Walikota Palembang Ratu Dewa, bahwa rincian usul tersebut berdasarkan hasil pendataan non asn serta surat edaran dari menpan RB jika setiap Pemkot wajib menyampaikan kebutuhan pegawai ASN tahun 2024.

 

Berikut usulan yang kita sampaikan,

PPPK guru 1.504 pegawai

PPPK kesehatan 434 pegawai

PPPK tenaga teknis 4.111 pegawai

CPNS 157 pegawai.

Tonton YouTube: Penutupan Secara Resmi Bangunan Cold Storage Tak Berizin Menunggu SK Pj Walikota Palembang

Tidak hanya itu, dua tahun lalu setiap pembukaan PPPK polisi pamong praja (Pol PP) tidak bisa melakukan pendaftaran lantaran terkendala peraturan pemerintah pusat. Maka dari itu semua keluhan pegawai non PNSD saya sampaikan langsung kepada menteri Menpan RB.

Pada tahun 2024, semua aspirasi dari seluruh Kota, Kabupaten tertampung pada keputusan menpan RB no. 11 yang isinya seluruh kota dan kabupaten harus mengakomodir rekan-rekan honorer yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja dapat melamar dengan formasi sebagai berikut.

Jabatan Pengelola Trantibun dengan tingkat pendidikan DIII, dan pranata trantibun untuk tamanan SMA.

Saya doakan dan berharap rekan-rekan non PNSD ini sukses semua,”tutupnya senin (5/2/2024) usai apel gabungan di Benteng Kuto Besak (BKB). (*)

Ikuti Kami di Google News klik https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPvkpwwwje21BA?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID%3Aen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *