Palembang,SuaraMetropolitan
Polemik berhentinya layanan transportasi publik Feeder LRT Musi Emas beroperasi untuk koridor 1 dan koridor 2 sejak 1 Januari lalu di Palembang yang berdampak langsung ke masyarakat tengah menjadi sorotan hingga masyarakat menulis surat terbuka kepada Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Pj Walikota Palembang Ratu Dewa.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktur Angkutan Jalan Suharto agar semua pihak mengutamakan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat.
“Kepentingan masyarakat di atas segala-galanya sehingga mulai besok diharapkan sudah beroperasional kembali untuk dua koridor yang saat ini atau seminggu ini belum beroperasi,”katanya saat diwawancarai usai Rapat bersama di Kantor BPTD ll Sumsel, Senin (08/01/2024).
Ia meminta agar pemerintah kota Palembang melalui Dinas Perhubungan Kota Palembang segera berkoordinasi dan menyepakati perjanjian yang sama halnya dengan Balai LRT.
“Hari ini mudah-mudahan teman-teman dari pemerintah kota Palembang untuk bisa melakukan diskusi untuk menyepakati terhadap nilai-nilai yang harus berikan untuk operasional dari pada Feeder ini,”tegasnya.
Sambil menunggu, jelas dia, Regulasi Peraturan Walikota karena dalam hukum tidak bisa menggunakan dualisme peraturan, maka pihaknya menyarankan agar Pemerintah Kota menggunakan Perjanjian Kontrak e-katalog sama halnya yang dilakukan oleh Balai LRT.
Baca juga : Mulai Besok Dua Koridor Layanan Feeder Tidak Beroperasi di Palembang, Apa Masalahnya?
“Sambil, nanti akan dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota (Perwali ) yang saat ini menjadi dualisme terhadap persepsi kita. Ada skema BTS ada skema terkait dengan masalah subsidi nah regulasi itu ada kepastian hukum tidak bisa ambigu ada dualisme terhadap kebijakan tadi,”ulasnya.