Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi melalui sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Dr. H. Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 melalui MSCP KPK REA di Graha Bina Praja, Selasa (23/9/2025). Kegiatan ini turut dirangkai dengan penandatanganan berita acara pertemuan dan penyerahan piagam pengawasan serta audit intern.
“APIP harus dilihat sebagai mitra strategis. Kehadiran KPK pun bukan untuk menakuti, tetapi untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran,” ujar Herman Deru.
Baca juga: Misteri Sewa Lahan Pemprov Sumsel, Dari Lahan Parkir Jadi Restoran Cepat Saji
Dalam entry meeting bersama Tim Korsup KPK, gubernur menyoroti persoalan aset daerah yang belum bersertifikat. Menurutnya, kondisi tersebut bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari jika tidak segera ditertibkan.
“Ini harus jadi perhatian serius. APIP bersama inspektorat wajib menertibkan aset daerah,” tegasnya.
Selain itu, Herman Deru mengingatkan agar OPD tetap mengacu pada RPJMD dalam setiap penyusunan maupun pelaksanaan program. Belanja daerah, katanya, harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Baca juga: Ribuan Aset Pemkot Palembang Belum Bersertifikat, Prima Salam Minta OPD Bergerak Cepat
Ia juga menekankan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan risiko fraud, serta pembentukan budaya anti-fraud di seluruh jajaran. “Kita harus memberikan contoh nyata bahwa Sumsel konsisten dalam pemberantasan kecurangan,” tandasnya.
Kasatgas KPK Wilayah II, Untung Wicaksono, menyambut baik langkah Pemprov Sumsel. Ia mengingatkan para kepala OPD untuk bekerja dengan hati dan berani menyampaikan kebenaran.
“Jangan anggap APIP itu pengawas yang menakutkan. Mereka adalah mitra untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dengan benar,” jelas Untung.
Menurutnya, persepsi negatif terhadap APIP harus diubah. APIP, kata Untung, justru hadir untuk memberikan perlindungan agar setiap kebijakan berjalan sesuai aturan.
“APIP justru hadir untuk memberikan perlindungan, agar tidak ada kebijakan yang melenceng dari aturan,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Sekda Sumsel Drs. H. Edward Candra, PIC Korsup Sumsel Norce Martauli Sitanggang, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. (*)
