Batam,SuaraMetropolitan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025). Pertemuan ini diikuti para gubernur dan perwakilan dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, hingga Bangka Belitung.
Selain Mendagri, hadir pula Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamu Karyasayuda serta Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana sebagai narasumber, yang menyampaikan pandangan terkait dinamika pemerintahan daerah, perdagangan, hingga kebijakan nasional yang perlu disinergikan dengan daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyoroti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca 778 aksi yang terjadi di 35 provinsi pada 25 Agustus hingga 9 September 2025. Ia menegaskan pentingnya komunikasi aktif antara gubernur dengan bupati dan wali kota.
Baca juga: Bikin Bangga Indonesia! Sumsel Pecahkan Rekor Dunia Pelatihan AI Terbesar untuk Guru
“Jika tidak bisa hadir secara langsung, komunikasi tetap bisa dilakukan melalui platform virtual. Arahan dari gubernur sangat penting untuk bupati dan wali kota agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras,” ujar Tito.
Tito juga menekankan bahwa rakor merupakan forum penting memperkuat hubungan pusat dan daerah. Ia mendorong kepala daerah untuk rutin menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai upaya menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial.
Lebih jauh, Mendagri mendorong kepala daerah memperbanyak dialog dengan tokoh masyarakat, menggelar doa bersama lintas agama, serta menjalankan program pro-rakyat, seperti gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan sosial.
Baca juga: BPBD Muba: TNI Selalu Hadir Bersama Kami Saat Bencana
Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak berlebihan dalam kegiatan seremonial. “Jangan ada flexing atau pamer kemewahan, baik dari pejabat maupun keluarganya. Acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun sebaiknya dilakukan sederhana. Bahkan, untuk sementara, tunda perjalanan ke luar negeri,” tegas Tito.
Mendagri menambahkan, seluruh kepala daerah diminta tetap berada di wilayahnya masing-masing pada situasi rawan. Menurutnya, hal tersebut penting agar mereka dapat mengendalikan keadaan bersama Forkopimda. “Kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus kepemimpinan,” katanya.
Adapun dari Sumatera Selatan, kehadiran Gubernur diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra. (*)
