Palembang,SuaraMetropolitan – Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengikuti rapat koordinasi nasional monitoring kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang digelar secara virtual dari lantai 8 Kantor Wali Kota Palembang, Senin (28/7/2025).
Rapat ini membahas perkembangan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia serta merumuskan langkah-langkah antisipatif yang lebih terintegrasi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin langsung rapat ini, yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan, Sekjen Kementerian Kehutanan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, serta kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota terdampak maupun yang berpotensi terdampak karhutla. Seluruh peserta terhubung melalui platform Zoom Meeting.
Baca juga: Gubernur Sumsel Terpukau! Tanpa APBD, Warga Kerta Mukti Bangun Kantor Desa Megah
Dalam kesempatan itu, masing-masing kepala daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi terkini di wilayahnya, termasuk upaya penanganan dan pencegahan karhutla yang dilakukan bersama TNI, Polri, BPBD, serta Manggala Agni.
Rangkaian laporan diawali dari Provinsi Riau, disusul Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Mereka memaparkan perkembangan terkini dan strategi penanggulangan yang telah dijalankan.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam laporannya menegaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, terutama di kawasan rawan terbakar.
Baca juga: Setengah Abad MUI, Wamenag: Garda Terdepan Jaga Persatuan Bangsa
“Palembang memiliki sejumlah titik rawan karhutla. Dan kami telah menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk memantau secara ketat wilayah masing-masing serta bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dini,” ungkap Ratu Dewa.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kota telah mengaktifkan posko siaga dan rutin menggelar patroli ke daerah-daerah pinggiran yang masih didominasi lahan gambut.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli menekankan pentingnya kecepatan respons dari pemerintah daerah, didukung dengan sistem pelaporan yang akurat, guna menghindari terulangnya krisis kabut asap seperti yang terjadi di masa lalu.
Ia juga mendorong sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi satelit untuk memantau titik panas (hotspot), sebagai upaya menjamin penanganan karhutla yang lebih efisien dan tepat sasaran. (*)
