Palembang,SuaraMetropolitan – Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) untuk Kota Palembang tahun 2023 nilainya tidak main-main, mencapai Rp1,938 triliun. Namun, alih-alih transparan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumsel justru dinilai tidak tahu menahu soal detail penggunaannya. Anggaran sebesar itu akhirnya hanya tercatat sebagai angka gelondongan tanpa verifikasi yang jelas.
Koordinator K-MAKI Sumsel, Boni Belitong, menyindir kondisi tersebut sebagai ironi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Bayangkan, uang Rp1,9 triliun dianggarkan tapi TAPD Pemprov mengaku tidak tahu rinciannya. Ini seperti orang belanja di pasar bawa karung uang, tapi tidak tahu apa saja yang dibeli. Bedanya, ini bukan uang pribadi, tapi uang rakyat. Kalau cara begini dibiarkan, jangan kaget kalau APBD lebih mirip teka-teki silang daripada dokumen keuangan negara,” sindir Boni saat di wawancarai SuaraMetropolitan.
Baca juga: PKL Kuasai Lahan Parkir, Sosiolog Kritik Pemkot Palembang yang Dinilai Lakukan Pembiaran
Lebih jauh, Boni juga mempertanyakan apakah angka jumbo tersebut benar-benar berasal dari kebutuhan mendesak Pemerintah Kota Palembang.
“Pertanyaannya, apakah Rp1,9 triliun itu memang usulan riil dari Pemkot Palembang, atau hanya angka gelondongan yang dipaksakan oleh Pemprov? Kalau benar usulan Palembang, mestinya ada rincian jelas dan terukur. Tapi kalau Pemprov hanya mencatat angka besar tanpa dasar, itu namanya akrobat anggaran,” tegasnya.
Menurutnya, pola penganggaran yang tidak mengukur kemampuan keuangan daerah ini bisa memperburuk defisit yang sudah ada.
Baca juga: Muba Expo 2025: Ajang Pamer Potensi Lokal dan Perkuat Investasi Daerah
“Kalau kemampuan kas daerah saja tidak dihitung dengan rasional, lalu apa gunanya TAPD Pemprov? Apakah hanya untuk menulis angka besar agar terlihat megah, padahal isinya kosong? Publik tentu berhak curiga, apakah Rp1,9 triliun ini benar-benar untuk Palembang atau sekadar angka politik yang dipoles rapi di atas kertas,” ujarnya.
Boni bahkan menilai ada indikasi kepentingan politik yang ikut bermain dalam penetapan alokasi BKBK tersebut.
“Saya melihat ada aroma politis yang kuat. Anggaran besar ini seolah dipaksakan demi kepentingan tertentu, bukan murni kebutuhan daerah. Kalau keuangan daerah saja tidak diukur secara realistis, lalu untuk siapa sebenarnya Rp1,9 triliun ini diproyeksikan?” ucapnya.
Baca juga: Bupati Edison Tegaskan Pelantikan 6 Pejabat Pratama Pemkab Muara Enim Tanpa Unsur Politis
Boni menekankan, praktik semacam ini bukan hanya mencederai transparansi, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov.
“Risikonya jelas, pembangunan bisa tersendat, kas daerah makin tertekan, dan rakyat kembali jadi korban. Uang sebesar itu bisa membangun banyak fasilitas publik, tapi kalau detailnya saja tidak jelas, apa bedanya dengan melempar koin ke kolam sambil berharap keajaiban?” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga menyoroti kelemahan mendasar dalam penyusunan APBD Sumsel 2023, termasuk pos BKBK. Rekomendasinya jelas: penganggaran harus realistis, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
