Medan,SuaraMetropolitan – Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang menurutnya belum menyentuh kebutuhan utama. Ia menilai, alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, yang jumlahnya mencapai Rp778 triliun, belum sepenuhnya diarahkan untuk layanan pendidikan.
“UU mengamanatkan 20% APBN untuk pendidikan, tapi faktanya banyak yang tidak digunakan langsung untuk layanan pendidikan. Kalau Rp778 triliun benar-benar dipakai, dari TK sampai sarjana bisa gratis semua,” tegas Sofyan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/9/2025).
Sofyan bahkan memaparkan hitungan sederhana terkait biaya kuliah. Dengan jumlah mahasiswa sekitar 9–10 juta orang, kebutuhan beasiswa setara KIP Kuliah senilai Rp16 juta per tahun hanya memerlukan sekitar Rp160 triliun.
“Artinya, semua mahasiswa bisa kuliah gratis. Kita punya dana lebih dari cukup, tapi orientasinya dipakai untuk program lain seperti makan bergizi. Ini soal pilihan politik, mau prioritaskan gizi atau pendidikan tinggi,” jelasnya.
Baca juga: Komisi X DPR Soroti PTKL: Anggaran Besar, Mutu Masih Rendah
Selain soal dana, legislator asal Sumatera Utara itu juga menekankan pentingnya keadilan dalam pembiayaan antar perguruan tinggi. Ia menilai, biaya operasional untuk Perguruan Tinggi Kedinasan (PTKL) jauh lebih besar dibanding Perguruan Tinggi Negeri (PTN), meski sama-sama membuka program studi umum.
“Kalau soal prodi sama, seperti pariwisata, itu tidak masalah. Masalahnya ada di anggaran. Pemerintah memberi biaya operasional jauh lebih tinggi untuk PTKL dibanding PTN, padahal sama-sama membuka prodi umum. Itu yang tidak adil,” ungkapnya.
Menurut Sofyan, PTKL seharusnya difokuskan pada program studi yang benar-benar bersifat kedinasan, seperti militer atau pemerintahan, bukan bersaing dengan PTN dan PTS di bidang umum.
Ia menegaskan, tanpa pembenahan kebijakan anggaran, kesenjangan pendidikan tinggi akan terus berlanjut. “Kalau benar-benar fokus, sertifikasi dosen terbayar, UKT ringan, kampus punya sarana. Jadi masalahnya bukan kurang dana, tapi kurang kemauan,” pungkasnya. (*)
