Bekasi,SuaraMetropolitan – Komisi VIII DPR RI menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial. Meski dinilai efisien dari sisi infrastruktur dan konsep pendidikan berasrama, status tenaga pendidik dan kependidikan masih belum jelas secara administratif.
Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti mengungkapkan bahwa calon kepala sekolah Sekolah Rakyat diketahui berasal dari ASN pemerintah daerah. Namun, belum ada surat keputusan (SK) tertulis terkait penempatan mereka di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
“Meski disebut akan dipindah ke pusat, hingga saat ini mereka belum menerima SK tertulis. Padahal, hal ini melibatkan instansi negara lain seperti BKN dan KemenPAN-RB. Ini yang sejak awal sudah saya ingatkan kepada Kementerian Sosial,” ujar Haeny usai kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sentra Bekasi, Jawa Barat, pada 11 Juli 2025.
Selain itu, ia juga menyoroti status tenaga pendidik dan kependidikan di luar kepala sekolah yang sebagian besar direkrut melalui skema P3K langsung oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, belum ada kepastian mengenai keberlanjutan kontrak mereka ke depan.
Baca juga : 438 Taruna Diwisuda, Kasad: Bangun Masa Depan TNI AD yang Visioner
“Jika kontrak P3K dengan Kementerian Sosial hanya untuk satu tahun, bagaimana kelanjutannya? Apakah akan diperpanjang atau dialihkan? Ini penting untuk keberlangsungan Sekolah Rakyat,” tegas legislator asal Dapil Jawa Timur IX tersebut.
Haeny juga menyarankan agar sistem pendidikan berasrama Sekolah Rakyat diperkuat dengan keberadaan pamong, sebagaimana diterapkan di sekolah-sekolah seperti Taruna Nusantara. Menurutnya, Kementerian Sosial memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan sistem tersebut.
“Kalau sekolah umum tak terbiasa dengan sistem asrama, Kementerian Sosial justru unggul. Mereka punya SDM dan pengalaman yang cukup, bahkan bisa memanfaatkan tenaga dari 27 UPT Sentra di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Dari sisi infrastruktur, Haeny mencatat bahwa desain fisik Sekolah Rakyat di Sentra Bekasi telah mencapai sekitar 80 persen sesuai blueprint yang dirancang Kementerian Sosial bersama Kementerian PUPR. Hal ini dinilainya sebagai indikator bahwa program tersebut dapat berjalan secara efisien dan tepat guna.
Baca juga: Rapat Strategis di Mabesau, Kasau Garisbawahi Urgensi Perencanaan Responsif
Namun demikian, Komisi VIII juga menggarisbawahi tantangan besar dalam ekspansi Sekolah Rakyat ke seluruh kabupaten/kota sesuai target Presiden Prabowo, yaitu soal ketersediaan lahan. Dalam hal ini, Haeny mendorong pemanfaatan aset pemerintah provinsi yang belum digunakan.
“Saya pernah sampaikan, daripada cari lahan baru, lebih baik kita manfaatkan aset provinsi yang idle. Pemerintah provinsi bisa membantu mempercepat realisasi program ini,” ujarnya.
Sebagai penutup, Haeny menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tak cukup hanya dari sisi kuantitatif seperti jumlah siswa atau unit sekolah. Menurutnya, kualitas manajemen, kepastian status hukum tenaga pendidik, serta kesiapan kurikulum harus menjadi prioritas sejak awal.
“Kalau kita mau mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat, maka tenaga pendidikan, kurikulum, dan tata kelola kelembagaan harus beres sejak awal,” pungkasnya. (*)
