Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kota Palembang bersiap merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang direncanakan mulai pada Juni 2026. Program ini diproyeksikan menjadi solusi pendidikan bagi warga dari kategori Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok miskin ekstrem.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), Jumat (20/2/2026).
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengungkapkan bahwa pembangunan sekolah tersebut memerlukan dukungan lahan yang memadai. Di tengah keterbatasan aset milik Pemkot, pihak Lanud disebut memiliki lahan seluas 6,9 hektare yang dinilai sangat representatif.
“Pemkot Palembang memiliki keterbatasan aset, namun dari diskusi tadi, pihak Lanud memiliki lahan yang sangat representatif seluas 6,9 hektare. Kami sangat mengapresiasi Pak Danlanud karena kita sedang dikejar waktu untuk membangun Sekolah Rakyat Permanen,” ujar Ratu Dewa.
Baca juga: Segel Bangunan Ruko Tak Berizin Dibuka Paksa, Satpol PP Palembang Tempuh Jalur Hukum
Ia berharap proses administrasi penggunaan lahan dapat segera diselesaikan agar pembangunan fisik bisa dimulai sesuai target pada Juni 2026.
Sementara itu, Danlanud Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh rencana pembangunan tersebut dengan skema administrasi yang paling memungkinkan.
“Lahan yang disiapkan dipastikan ‘clear and clean’ (sudah bersertifikat),” jelas dia.
Zulfikri menambahkan, mengingat proses hibah membutuhkan waktu yang cukup panjang, tahap awal pembangunan akan menggunakan mekanisme pinjam pakai agar proyek tidak terhambat.
Baca juga: Gubernur Herman Deru Buka Pengajian Ramadhan 1447 H di Griya Agung, Ajak Jaga Kebersamaan
“Pihak Lanud akan segera berkoordinasi dengan Mabes TNI AU untuk mematangkan proses administrasi,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Permanen ini nantinya mampu menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
“Nanti gedungnya bisa menampung kurang lebih 1.000 siswa (SD, SMP, dan SMA),” ujarnya.
Ia juga memastikan seluruh kebutuhan pendidikan, termasuk seragam sekolah, akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
“Untuk rekrutmen siswa harus dipastikan tepat sasaran. Karena ini untuk warga tidak mampu, sehingga terancam putus sekolah karena masalah biaya,” tukasnya. (*)
